TASLABNEWS, BATUBARA – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah meninjau Waduk Perupuk yang berada di Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Jumat (28/6).
 |
| Wagubsu Musa Rajeckshah meninjau waduk Perupuk. |
Wagub juga bertemu dan mendengar langsung keluhan dari para petani. Diantaranya, tentang kekhawatiran mereka terhadap air laut yang tidak terbendung lagi oleh Waduk Perupuk, yang dapat merusak lahan pertanian mereka.
“Kita dapat keluhan dari masyarakat langsung soal ini. Makanya saya berjanji untuk langsung meninjau ini. Setelah melihat, ternyata ini masih ranahnya pemerintah kabupaten,” ucap Wagub Musa Rajekshah usai meninjau Waduk Perupuk bersama Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut Zonny Waldi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Baharuddin Siagian dan rombongan.
BACA BERITA LAINNYA:
Pembangunan Aula Kantor Kejari Kisaran jadi Temuan BPK, Diduga Ada Penyimpangan
Lagi, Korban Hilang Akibat Mobil Terjun ke Sungai Batang Natal Madina Ditemukan jadi Mayat
5 Tersangka Narkoba Diringkus Personel Polres Batubara, 2 Orang Warga Simalungun
Untuk itu, kata Musa Rajekshah, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bupati Batubara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Jika anggaran Pemkab cukup, maka akan diserahkan perbaikannya ke kabupaten. Namun, jika anggaran dari kabupaten tidak mencukupi, akan ada bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ke Kabupaten Batubara agar bisa melakukan perbaikan.
“Intinya secepat mungkin akan kita koordinasikan. Setelah itu kita bahas bagaimana untuk perbaikannya,” ucapnya.
Kepala Bidang Perairan Dinas Tarukim Pemkab Batubara Setiawan mengatakan, sebenarnya untuk jarak 5 km, 1.623 hektare lahan petani yang ada di tiga desa yakni Desa Perupuk, Pematang Panjang dan Desa Bulan-bulan, masih aman.
Hanya saja kekhawatiran para petani saat ini melihat pintu klep dari waduk yang mulai rusak, sehingga ditakutkan dapat merusak sekitar 1.623 hektare lahan petani, mulai dari petani padi, sawit dan lainnya.
“Ini dibangun tahun 2004, saat itu masih Pemkab Asahan. Setelah pemekaran ini jadi naungan Pemkab Batubara,” ujar Setiawan, sambil mengatakan sebenarnya aliran tersebut merupakan pembuangan dari beberapa perusahaan di sekitar desa tersebut.
Awalnya fungsi pembangunan waduk itu hanya untuk mengemplang air saja.
“Tidak terpikir dulu kalau membangunnya. Karena pintunya kayu, makanya pintu rusak,” katanya.
Salah seorang petani Zainudin, yang turut ikut mengawasi waduk tersebut sampai saat ini mengkhawatirkan jika debit air laut naik, maka tanamannya akan rusak. “Makanya harapan kita ada perbaikan pintu klep ini oleh pemerintah agar lahan kami tidak rusak,” ungkap petani padi tersebut. (ril/syaf)
