TASLABNEWS, ASAHAN– Pihak kepolisian dan kejaksaan diminta mengusut aliran dana pengadaan kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Perempuan Daerah dan KB (BPPD & KB) Asahan tahun anggaran 2012.
Pasalnya ada kejanggalan dalam program tersebut. Dimana TP PKK Asahan yang saat itu dipimpin Hj Winda Fitrika istri mantan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang memiliki anggaran tersendiri, namun kegiatan tim PKK Asahan ternyata ditampung di sejumlah dinas seperti Dinas Peternakan dan BPPD & KB.
BacaJuga
Permintaan itu disampaikan Sekretaris LSM Bara Api Afifuddin kepada TASLABNEWS, Minggu (2/2/2020).
Afif menilai sangat tidak masuk akal jika anggaran kegiatan PKK Asahan dimasa kepemimpinan Hj Winda ditampung di sejumlah SKPD
“Nah anggaran PKK sendiri ada nilainya setahu saya Rp2,5 miliar. Tapi kenapa ada kegiatan PKK yang anggarannya ditampung di beberapa dinas. Hal ini bisa memicu tumpang tindih pengelolaan anggaran” ucapnya.
BERITA TERKAIT:
Bara Api Tantang Kapolres Asahan Usut Penyaluran 60 Domba di Disnak untuk 6 Kelompok PKK
Polres dan Jaksa Diminta Periksa Mantan Ketua PKK Asahan Hj Winda Fitrika dan Kadis Peternakan
Afif mencontohkan, untuk pengadaan 60 ekor domba pada 6 kelompok desa binaan PKK yang tidak jelas siapa penerimanya juga program alat kontrasepsi.
“Nah untuk ternak domba nilainya Rp165 juta, sedangkan untuk alat kontrasepsi nilainya Rp53 juta. Bukankan di BPPD & KB ada program penyaluran alat kontrasepsi juga. Lalu bukankah nanti bisa tumpang tindih anggaranya,” ucapnya.
Afif berharap Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu SIK dan Kejari Kisara bisa mengusut masalah ini sampai tuntas.
Sementara Hj Winda Fitrika mantan ketua PKK Asahan saat dikonfirmasi ke whatsAppnya beberapa waktu lalu mengatakan semua yang ada di dinas itu itu adalah program dan kegiatan dinas masing-masing dan tapa sepengetahuannya.
“Salam, mhn maaf pak…klu smua yg ada di dinas itu itu adalah program dan kegiatan dinas masing2. dan ga da keterkaitan dgn pkk kabupaten. Klu ada nama pkk nya, mungkin di dinas serahkan dgn kelompok pkk yg ada di desa dan kec. Pkk itu ada di desa, kec.kabupaten.prop dan pusat,” ucapnya. (Syaf)
