TASLABNEWS, ASAHAN-Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, terkait pengerjaan proyek, pengelolaan anggaran, dan bukti kepemilikan tanah menunjukkan kinerja Bupati dan 45 anggota DPRD Asahan nggak becus.
Itu dikatakan salahseorang aktivis di Asahan Muhammad Isa Ansori kepada taslabnews, Senin (22/6/202).
Menurut Isa, kondisi itu terjadi akibat tidak berfungsinya tupoksi masing-masing instansi dan lembaga pemerintahan.
“Nah tugas anggota DPRD itu bukan ngomong di facebook. Tapi jelas melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif. Tapi jika melihat banyaknya temuan BPK, menunjukkan bahwa tupoksi DPRD Asahan selama ini tak berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Masih dari Isa, ia sangat menyayangkan tida berfungsinya tupoksi dari DPRD Asahan.
“Bagaimana mereka (anggota DPRD Asahan) mau menjalsnkan tupoksinya, di lembaga mereka sendiri saja banyak temuan BPK yang merugikan keuangan negara. Itu pun tak bisa mereka atasi,” ucapnya.
Isa menambahkan, bahkan disinyalir ada oknum-oknum anggota dewan yang malah terlibat ikut andil merugikan negara dengan mengerjakan proyek dan pengadaan.
“Mereka (anggota DPRD Asahan) juga disebut-sebut ikut main proyek juga ada voucher pengadaan proyek mereka di OPD,” ucapnya. (Syaf)
