Pembebasan Jalur Kereta Trans Sumatera Jurusan Medan-Dumai

Ganti Rugi Lahan Rel KA Februari 2017

Kabag Administrasi dan Sengketa Pertanahan Setdakab Labusel
Hasian Harahap mengatakan, PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) telah melakukan
penghitungan luas areal masyarakat yang terkena proyek tersebut dan
pembayarannya secepatnya akan dilakukan. “Rencananya Februari 2017 akan
direalisasikan,” kata Hasian Harahap di Kotapinang, Jumat (30/12).

Ia mengaku belum mengetahui berapa nilai ganti rugi yang
ditetapkan untuk setiap meter persegi lahan warga yang terkena proyek
itu. Namun, nilai ganti rugi tersebut akan mengacu kepada sejumlah
indikator, termasuk harga pasar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Tidak hanya tanahnya saja yang dihitung, bangunan dan tanaman di atasnya
juga dihitung,” katanya.

Dari data sementara, terdapat 400-an kepala keluarga yang
lahannya terkena proyek tersebut di Kab. Labusel. Seluruh surat-surat dan
administrasi pendukung lainnya terkait kepemilikan lahan warga itu sudah
terkumpul dan diverifikasi. 

“Nanti pembayarannya dilakukan langsung melalui rekening
masing-masing, sehingga tidak ada penyimpangan dan kecurigaan macam-macam,”
kata Hasian.

Anggota Komisi C DPRD Kab. Labusel, H. Edimin mendesak agar
pihak PT. KAI lebih transparan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan
jalur kereta api tersebut.

Menurutnya, selama ini informasi yang diterima masyarakat
sangat minim, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan nanti ketika
proyek itu mulai dilaksanakan. “Sekarang ini era keterbukaan, jadi jangan lagi
ada yang ditutup-tutupi,” katanya. (ant/int/rah)