“Kita tidak tahu apa alasannya sehingga Tim Anggaran Pemko Tanjungbalai mengalokasikan anggaran dalam RKPD Tahun 2017 untuk pembelian satu unit mobil Jeep. Soalnya, saat ini Walikota Tanjungbalai telah memiliki mobil dinas dan mobil operasional yang baru,” ujar Buyung Pohan, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjungbalai kepada koran ini, Sabtu (7/1).
Menurut Buyung Pohan, untuk rencana pembelian mobil Jeep tersebut, Pemko Tanjungbalai telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp3,7 miliar. Namun demikian, lanjutnya, anggaran tersebut tidak hanya untuk pembelian mobil Jeep saja, termasuk juga satu unit truk dan beberapa unit kenderaan dinas lainnya.
“Dengan luas Kota Tanjungbalai yang hanya sekitar 6 km persegi, pembelian mobil Jeep tersebut sangatlah tidak wajar. Oleh karena itu, dalam pembahasan, kita dari Fraksi PDI Perjuangan akan mempertanyakan alasan dari Tim Anggaran mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil Jeep tersebut,” pungkas Buyung Pohan.
Untuk diketahui, dalam draf RKPD Tahun 2017 yang telah disampaikan ke DPRD, Arah
Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah Pemko Tanjungbalai Tahun 2017 mencapai Rp685.696.419.237. Total pagu dana tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp331.884.419.237 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp353.812.000.000.
Dengan total dana pagu indikatif sebesar Rp685 milyar lebih itu, Pemko Tanjungbalai berharap, prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Tanjungbalai dapat terwujud. Namun demikian, hingga saat ini, RKPD Kota Tanjungbalai tersebut belum selesai dibahas oleh DPRD Kota Tajungbalai. (ck-5/ma/int)
Teks foto
Walikota Tanjungbalai M Syahrial mengendarai mobil jeep saat memantau kondisi jalan lingkar beberapa waktu lalu. (dok)
