TANJUNGBALAI –Pihak penyidik tipikor Polres Tanjungbalai terus mendalami kasus dugaan korupsi manipulasi data kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Disperindag. Usai melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi termasuk oknum Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Kota Tanjungbalai Rumondang Spd, pihak penyidik segera memanggil pihak rekanan pelaksana kegiatan tersebut yakni CV AWG.
Rencana pemanggilan pihak rekanan tersebut diketahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikirim pihak penyidik Tipikor Mapolres Tanjungbalai kepada koalisi aksi bersama Roemah Ra’jad Kota Tanjungbalai.
Ketua Koalisi Roemah Ra’jad Kota Tanjungbalai Raja Erwinsyah SH kepada wartawan mengatakan bahwa pihak penyidik diharapkan jeli dan transparan dalam menangani kasus ini.
BacaJuga
“Dalam investasi kami, dinas perindag banyak diduga merekayasa SPJ kegiatan tersebut. Tidak hanya peserta, honor harian mentor, alat alat kegiatan, makan minum, penginapan dan pengadaan baju, namun tanda tangan pihak rekanan di SPJ tersebut pun harus diusut karena kuat kemungkinan tanda tangan tersebut dipalsukan,” paparnya.
Untuk itu pihak penyidik diharapkan jeli dalam menangani kasus ini sehingga siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum.
Sementara itu Kapolres Tanjungbalai AKBP Try Setyadi Artono SIK HM melalui Kasubbag Humas AKP Y Sinulingga membenarkan pihak penyidik Tipikor akan melakukan pemanggilan kepada pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Disperindag.
“Surat pemanggilan telah di layangkan kepada pihak rekanan kegiatan tersebut. Kemungkinan minggu ini akan diperiksa,” ujarnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan tindakan korupsi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Disperindag yang dikerjakan dalam bentuk outbond mencuat setelah dilaporkan oleh aktivis Roemah Ra’jat kepada pihak polisian Mapolres Tanjungbalai.
Dalam laporan aktivis Roemah Ra’jat, kadis perindag diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menipulasi data kegiatan. Dimana dalam pertanggung jawaban keuangan, kegiatan itu cair 100 persen, sementara perserta yang hadir hanya sebagian. Sehingga kegiatan yang dianggarkan ratusan juta tersebut diduga di mark-up. (Mag02/syaf/ma/int)
