TASLABNEWS.COM, TANJUNGBALAI– Rapat pembahasan banggar DPRD dan Pemko Tanjungbalai, Rabu (27/9) memanas. Hal itu karena adanya pengurangan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk kegiatan DPRD. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Kota Tanjungbalai Herna Veva Amd protes keras atas pengurangan anggaran tersebut. Sedangkan anggota DPRD lainnya H Riduan Ritonga Amd tampak kesal dan mengatakan akan menumbuk meja sidang.
 |
| Sidang Banggar Anggota DPRD dan Pemko Tanjungbalai |
Pantauan wartawan, rapat rancangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran APBD dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara perobahan anggaran tahun 2017 (KUA-PPAS) dihadiri Banggar DPRD bersama Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai yang dihadiri dari Keuangan Pejabat Penggelola Keuangan dan Aset (PPKA) serta Bappeda bersama Asisten dan pejabat lainnya.
Dalam rapat tersebut Herna Veva mengatakan secara vokal mengatakan, antara DPRD dan Pemko Tanjungbalai telah di sepakati ada 10 item kegiatan DPRD tahun 2017. Namun yang dianggarkan ada 7 kegiatan. Hal itu mengakibatkan ada 3 kegiatan yang tidak dianggarkan dan mengakibatkan pengurangan anggaran kegiatan DPRD sebesar Rp2 miliar.
“Siapa yang bermain hal ini sehingga terkurangnya anggaran. Sedangkan secara komitmen pada awalnya sudah di sepakati secara bersama, namun sepertinya ada permainan di pemerintahan. Kita sudah sepakat saat itu dalam pembahasan yang lalu, jangan pula se enaknya di potong. Kalau pemko biaya makan dan minum per tahun sampai Rp20 M,” ucapnya.
Sementara dari Fraksi Golkar M Nur Harahap sangat menyesalkan adanya pemotongan kegiatan DPRD.
“Kita bukan tidak bisa berbuat yang lain ini sudah mengacu koridor hukum,” ucapnya.
Sedangkan H Riduan Ritonga Amd tampak naik pitam akibat kegiatan Dewan tidak tersahuti.
“Saya bisa marah dan akan mengamuk kalau tidak saya tumbuk meja ini,” katanya.
Said Budi Syafril selaku anggota Banggar Dewan menyebutkan di SKPD banyak penjilat. Pembahasan ini hanya ada Plus dan Minus. Dalam program harusnya mari kita saling kerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyahuti kegiatan demi masyarakat. Khusus anggaran DPRD ,maka para SKPD banyak membohongi walikota dan tidak ada terbuka untuk membenahi fungsi tugasnya,” ucapnya. (syaf)
