TASLAB NEWS, MEDAN– Masih maraknya pukat trawl di lautan membuat para nelayan tradisional kesal. Nelayan menuntut agar Pemprovsu segera menertibkanya. Itu disampaikan seribuan nelayan tradisonal dari daerah Belawan, Langkat, Serdang Bedagai (Sergai), Batubara, Asahan, dan Tanjungbalai yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Senin (5/2).
 |
| Seribuan nelayan yang menggelar aksi demo |
Para nelayan yang menggelar aksi ini tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Syawaluddin selaku koordinator aksi mengatakan bahwa aksi mereka ini meminta agar pemerintah Sumut harus membersihkan pukat traw yang ada di laut.
“Kami meminta agar pemerintah bisa membersihkan pukat-pukat yang ada di laut karena sangat menyengsarakan nelayan tradisional yang menangkap ikan,” ucap Syawal.
Pantauan wartawan, massa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut jmendapat pengawalan dari kepolisian.
Kapolsek Medan Baru Kompol Victor Ziliwu mengatakan bahwa personel kepolisian siap menjaga pengamanan saat unjuk rasa berlangsung.
“Personel sudah kita siapkan untuk menjaga keamanan di sekitaran gedung DPRD Sumut saat unjuk rasa,” kata Kapolsek.
“Kami juga berharap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para nelayan ini berjalan dengan tertib,” ucap Victor.
Unjuk rasa ribuan nelayan Sumatera Utara mendapat tanggapan dari DPRD Sumatera Utara. Beberapa perwakilan nelayan masuk ke dalam gedung untuk beraudiensi dengan para pihak terkait.
Dalam pertemuan itu, perwakilan nelayan dari masing-masing daerah menyampaikan keluhannya. Mereka pun menuntut pemerintah agar dengan tegas menerapkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016. Para nelayan kesal dengan pemerintah yang terkesan tidak tegas menindak para pengguna pukat trawl, cantrang, hela dan sebagainya.
Di kawasan Belawan, masih ada pukat grandong yang beroperasi. Pukat itu beroperasi di daerah bibir pantai sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem. Saat ini kapal berukuran 30 GT sudah tidak beroperasi. Namun para nelayan meminta agar kapal yang berukuran dibawah 30 GT juga ditertibkan.
“Kepada DPRD, agar dapat segera membuktikan peraturan yang sudah diberlakukan oleh bu menteri. Sampai sekarang belum ada buktinya. Pihak yang berwenang seperti memberikan lampu hijau,” kata Hanafi, perwakilan Nelayan Deli Serdang.
Perwakilan dari Langkat, Zulham juga bercerita bagaimana kecewanya dia dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara. Menurut dia, ada main mata antara Dinas Perikanan dengan pengusaha kapal.(syaf/mc/int)
