TP4D Kembali Disosialisasikan Kepada Jajaran Pemko Tanjungbalai

TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI – Memasuki tahun anggaran (TA) 2018 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai kembali sosialisasikan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai. Acara sosialisasi TP4D yang dihadiri Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail dan dibuka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Zullikar Tanjung,SH,SH digelar di aula Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Rabu (14/2).

Acara sosialisasi TP4D tersebut menghadirkan seluruh pimpinan SKPD serta Camat se – Kota Tanjungbalai sebagai peserta. Sementara, Hardiansyah,SH, Kasi Intel Kejari Tanjungbalai yang juga adalah Ketua TP4D Kota Tanjungbalai memberikan paparan tentang alasan kehadiran TP4D di seluruh Indonesia.

“Hadirnya TP4D adalah merupakan bahagian dari paradigma baru dalam upaya pemberantasan korupsi di penjuru tanah air. Melalui TP4D ini, maka penegakan hukum tidak melulu melalui penindakan melainkan lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan menjadikan upaya penindakan sebagai upaya yang terakhir,” ujar Herdiansyah SH.

Dalam pidato pembukaannya, Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung mengatakan, kegiatan sosialisasi TP4D tersebut merupakan pertemuan kedua, karena sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan serupa di Kantor Walikota Tanjungbalai. Katanya, acara tersebut adalah bentuk kepedulian Kejaksaan selaku lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan TP4D.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, sehingga nantinya kita dapat melaksanakan program dan kegiatan di tempat kerja masing-masing dengan baik dan nyaman,” ujar Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung terlebih dahulu menyampaikan paparannya. Dalam paparannya, Kajari Tanjungbalai mengambil judul “Dengan Revolusi Mental, Jaksa Hadir Mengawal Uang Rakyat Melalui TP4D”.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail dalam kata sambutannya. Katanya, sosialisasi tersebut sesuai tuntutan peraturan sehingga setiap daerah mengetahui dan memahami hadirnya TP4D di daerah masing-masing. Kita berharap, dengan kehadiran TP4D ini, maka semua program pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi hingga ketingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kota Tanjungalai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya berharap kepada semua peserta yang hadir khususnya para pimpinan OPD serta Camat se Pemko Tanjungbalai dapat memanfaatkan kehadiran TP4D ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, setiap kegiatan di setiap unit kerja masing-masing dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada serta mempercepat terwujudnya visi misi dari Kota Tanjungbalai sendiri,” pungkas Wakil Walikota Drs H Ismail.

Seperti diketahui, baru-baru ini, setelah berakhirnya tahun anggaran (TA) 2017 per tanggal 31 Desember, sejumlah petinggi organisasi pimpinan daerah (OPD) dilingkungan Pemko Tanjungbalai mendadak resah. Pasalnya, sejak saat itu, para pimpinan OPD maupun jajaran OPD yang terlibat dalam kegiatan tahun 2017, mengaku, sering menerima panggilan telepon dari oknum-oknum yang mengaku aparat penegak hukum.

“Oknum-oknum tersebut mengaku dari aparat penegak hukum dan meminta dokumen yang terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada tahun 2017 lalu. Namun, sampai saat ini belum kita layani sesuai dengan arahan yang kita terima saat sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada tahun 2016 lalu,” ujar sejumlah pimpinan OPD yang enggan namanya disebutkan dengan alasan keamanan.

Bahkan, konon katanya, ada oknum-oknum dari penegak hukum ini yang datang kekantor dengan alasan untuk meminta dokumen rencana anggaran belanja (RAB) dari setiap kegiatan tahun anggaran (TA) 2017.

Terkait dengan adanya keresahan para pimpinan OPD ini, sontak mendapat kritikan dari sejumlah aktivis penggiat anti korupsi kota Tanjungbalai. Salah satunya adalah Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai.

“Dengan telah terbentuknya TP4D, seharusnya intimidasi-intimidasi dari oknum-oknum yang mengaku dari lembaga penegak hukum ini tidak ada lagi. Dan, sesuai dengan instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo, setiap kegiatan pemerintah tidak boleh diproses hukum sebelum adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kita sangat menyesalkan terjadinya keluhan dari para pimpinan OPD atas adanya intimidasi walaupun dilakukan melalui sellular tersebut. Untuk itu, kita mempertanyakan tugas dan fungsi dari TP4D yang telah lama terbentuk di Kota Tanjungbalai ini,” ujar Jaringan Sihotang menanggapi keresahan tersebut. (ign/syaf)