TASLAB NEWS, TANJUNGBALAI – Wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah
Marpaung menjadikan maraknya kasus perdagangan manusia (human trafficking)
sebagai topik utama dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungbalai, Selasa
(6/3).
Marpaung menjadikan maraknya kasus perdagangan manusia (human trafficking)
sebagai topik utama dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungbalai, Selasa
(6/3).
![]() |
Pembahasan Human Trafficking |
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara dan rombongan
langsung diterima oleh Walikota Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH diruang
kerjanya.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut seperti Wakil Walikota
Tanjungbalai Drs H Ismail, Kepala Dinas P3A (Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak) Prov. Sumatera Utara Nurlela, Kepala P3A & PMK
(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan) Kota Tanjungbalai Haslina Dias SPd, Wakil Kapolres Tanjungbalai
Kompol Taryono Raharja SH SIK, mewakili Dandim 0208/ AS Mayor Inf Indra Bakti,
mewakili Lanal TBA Mayor Laut (P) Taryono, mewakili Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
H Taufik Agustian Azhar SE, Ketua Pengadilan Negeri Tanjugbalai Vera Yetti
Magdalena SH MH, mewakili Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai M Yusuf SH I MH,
mewakili BNN Kota Tanjungbalai AKP P Manurung, Tokoh Masyarakat Kota
Tanjungbalai Drs H Arifin, Plt Kepala Kemenag Kota Tanjungbalai Drs H Fakhri
Sinaga M Pd, KPAID (Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kota
Tanjungbalai Lian Rangkuti, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) Kota Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung,S.Sos, mewakili
Kepala Imigrasi, dan Camat se Kota Tanjungbalai.
Tanjungbalai Drs H Ismail, Kepala Dinas P3A (Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak) Prov. Sumatera Utara Nurlela, Kepala P3A & PMK
(Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan) Kota Tanjungbalai Haslina Dias SPd, Wakil Kapolres Tanjungbalai
Kompol Taryono Raharja SH SIK, mewakili Dandim 0208/ AS Mayor Inf Indra Bakti,
mewakili Lanal TBA Mayor Laut (P) Taryono, mewakili Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
H Taufik Agustian Azhar SE, Ketua Pengadilan Negeri Tanjugbalai Vera Yetti
Magdalena SH MH, mewakili Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai M Yusuf SH I MH,
mewakili BNN Kota Tanjungbalai AKP P Manurung, Tokoh Masyarakat Kota
Tanjungbalai Drs H Arifin, Plt Kepala Kemenag Kota Tanjungbalai Drs H Fakhri
Sinaga M Pd, KPAID (Komite Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kota
Tanjungbalai Lian Rangkuti, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak) Kota Tanjungbalai Agus Salim Hutagalung,S.Sos, mewakili
Kepala Imigrasi, dan Camat se Kota Tanjungbalai.
Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil
Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah Marpaung,SH,MH didampingi oleh Wakil
Walikota Drs H Ismail. Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Gubernur Sumatera
Utara mengangkat kegiatan Three End yaitu akhiri
kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri akses
pada sumberdaya ekonomi bagi perempuan.
Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah Marpaung,SH,MH didampingi oleh Wakil
Walikota Drs H Ismail. Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Gubernur Sumatera
Utara mengangkat kegiatan Three End yaitu akhiri
kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri akses
pada sumberdaya ekonomi bagi perempuan.
“Perdagangan orang khususnya bagi kaum perempuan dan
anak, bukan lah merupakan hal yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara
lain di dunia. Bahkan, perdagangan orang dan penyeludupan manusia sudah
merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 di dunia setelah
kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran Narkoba.
anak, bukan lah merupakan hal yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara
lain di dunia. Bahkan, perdagangan orang dan penyeludupan manusia sudah
merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 di dunia setelah
kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran Narkoba.
Telah banyak negara di dunia yang melakukan berbagai
upaya untuk menghilangkan perdagangan orang dan penyelundupan manusia terutama
perempuan dan anak dengan tujuan prostitusi. Oleh karena itu, apapun bentuk
dan modus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh para sponsor atau agen
pencari kerja dengan berbagai iming-iming pekerjaan yang menjanjikan haruslah
diwaspadai”, ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah Marpaung.
upaya untuk menghilangkan perdagangan orang dan penyelundupan manusia terutama
perempuan dan anak dengan tujuan prostitusi. Oleh karena itu, apapun bentuk
dan modus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh para sponsor atau agen
pencari kerja dengan berbagai iming-iming pekerjaan yang menjanjikan haruslah
diwaspadai”, ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah Marpaung.
Hal senada
juga diungkapkan Wakil Walikota
Tanjungbalai Drs H Ismail. Katanya, masalah perdagangan orang dan penyeludupan
manusia ini tidak hanya menarik perhatian di Indonesia, akan tetapi sudah
menjadi permaalahan tingkat dunia.
“Pemerintah telah berkomitmen
untuk menjaga dan melindungi perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi dari
korban perdagangan orang maupun penyeludupan manusia. Namun, upaya pemerintah
ini tidak ada artinya tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh
lapisan masyarakat,” tegas Wakil Walikota Drs H Ismail.
untuk menjaga dan melindungi perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi dari
korban perdagangan orang maupun penyeludupan manusia. Namun, upaya pemerintah
ini tidak ada artinya tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh
lapisan masyarakat,” tegas Wakil Walikota Drs H Ismail.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara maupun
Wakil Walikota Tanjungbalai juga menghimbau masyarakat agar segera melaporkan
kepada pihak yang berwajib jika menemukan kekerasan pada
perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan penyeludupan manusia yang
terjadi di lingkungan sekitar. Karena, pengawasan dan penindakan terhadap
ketiga jenis kejahatan human trafficking ini telah didukung oleh pemerintah
melalui Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
termasuk perangkat hukumnya.
Wakil Walikota Tanjungbalai juga menghimbau masyarakat agar segera melaporkan
kepada pihak yang berwajib jika menemukan kekerasan pada
perempuan dan anak, perdagangan manusia, dan penyeludupan manusia yang
terjadi di lingkungan sekitar. Karena, pengawasan dan penindakan terhadap
ketiga jenis kejahatan human trafficking ini telah didukung oleh pemerintah
melalui Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
termasuk perangkat hukumnya.
“Mari kita awasi dan cegah bersama segala tindak
kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia di Kota
Tanjungbalai ini”, himbau Wakil Walikota Tanjungbalai, Drs H Ismail.
kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia di Kota
Tanjungbalai ini”, himbau Wakil Walikota Tanjungbalai, Drs H Ismail.
Usai melakukan rapat koordinasi, selanjutnya Wakil Gubernur
Sumatera Utara bersama rombongan dengan didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai
melakukan kunjungan ke sentra pengolahan kelapa, rumah produksi Batik Kito
serta Rumah Penyandang Difabelitas Kota Tanjungbalai. (ign/syaf)
Sumatera Utara bersama rombongan dengan didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai
melakukan kunjungan ke sentra pengolahan kelapa, rumah produksi Batik Kito
serta Rumah Penyandang Difabelitas Kota Tanjungbalai. (ign/syaf)
Keterangan :
Wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Nurhalijah Marpaung,SH,MH
(nomor dua dari kiri) didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail saat
mendengarkan kata sambutan dari mewakili Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Taufik
Agustian Azhar,SE, dalam Rapat Koordinasi di ruang kerja Walikota Tanjungbalai,
Selasa (6/3)
(nomor dua dari kiri) didampingi Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail saat
mendengarkan kata sambutan dari mewakili Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Taufik
Agustian Azhar,SE, dalam Rapat Koordinasi di ruang kerja Walikota Tanjungbalai,
Selasa (6/3)
a