TASLABNEWS, ASAHAN-Puluhan pemuda yang tergabung dalam LSM Tuntutan Masyarakat Peduli Asahan (TUMPAS) bersama LSM GAMPKER (Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat) melakukan aksi damai di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (CabDisdik) Wilayah V Sumatera Utara, Kamis (30/01/2026).
Dalam tuntutannya kedua LSM tersebut meminta Gubernur Sumut melalui Kadis Pendidikan Sumut agar segera mengevaluasi kinerja beberapa Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Ka.CabDisdik) untuk bisa lebih pro aktif mengawasi kinerja para kepala sekolah yang ada di wilayah tugasnya.
Kordinator aksi tersebut Andri SP nenjelaskan, Kacabdisdik Wilayah V Sumatera Utara harus bisa mengoptimalkan kinerja kepala sekolah khususnya terkait penggunaan anggaran Dana BOS.
Sehingga tidak terulang lagi adanya pembayaran yang tidak Sesuai Ketentuan. Hal ini dipertegas dengan adanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan ) BPK RI Perwakilan Sumut No. 36.A/ LHP/VIII.MDN / 05./ 2025 tanggal 22 Mei 2025,” Jelas Andri SP di hadapan wartawan.
Ia menambahkan” Hasil Uji Petik dari 22 SMAN,.5 SMKN dan 3 SLBN, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI) menemukan adanya pembayaran yang tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp1.633.166.708.05,- dan yang telah dikembalikan sebesar Rp778.925.688.91. Namun yang Belum di kembalikan sampai saat ini sebesar Rp854.441.019.14. Termasuk diantara nya SMAN 1 Kisaran sebesar Rp177.504.000,” beber Andri.
Aksi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah V diterima oleh salah seorang Staff yakni M. Rizky.
Ia menerangkan bahwa Kacabdisdik Yahfizam Parinduri sedang ada tugas Dinas ke Provinsi.
Andri SP menegaskan kepada Staff agar menyampaikan kepada Kacabdisdik, mereka akan datang Minggu depan dan meminta Kacabdisdik Yahfizam Parinduri Untuk berani memanggil para kepala sekolah SMAN/ Swasta, SMKN/Swasta yang ada di Wilayah kerja nya.
Menandatangani Fakta Integritas ” untuk bekerja secara Professional, dan takut menyalahgunakan wewenang dalam mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Diakhir pembicaraan Andri mengharapkan tidak ingin lagi nanti nya mendengar adanya keluhan, keberatan dari orang tua siswa atau pun wali siswa terkait besarnya uang bulanan yang wajib di bayar oleh siswa, jika tidak di bayar tidak di Perbolehkan mengikuti ujian. Atau adanya biaya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memberatkan keuangan bagi orang tua atau wali siswa.
Mendengar itu Rizky sebagai Staff di Kantor berjanji bahwa apa yang di oesankan, akan ia sampaikan kepada Kacabdisdik Yahfizam Parinduri.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Asahan.
Dalam Orasinya Ketua LSM TUMPAS Toni Chaniago menyampaikan, Kajari harus mempublikasikan, atau mengekspos hasil pemeriksaan terhadap para kepala sekolah yang baru baru ini kami dengar telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Asahan.
Sambil menambahkan, aksi kali ini mereka sengaja, menampilkan aksi badut, dengan harapan kinerja Kejaksaan Negeri Asahan jangan seperti badut, atau terkesan lucu.
Aksi Pendemo pun ditemui oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan H Manurung yang memberikan Klarifikasi, bahwasanya benar adanya pihak Kejaksaan Negeri Asahan telah memanggil beberapa kepala sekolah terkait hasil Temuan BPK RI tersebut.
“Nanti nya akan segera disampaikan Hasil Pemeriksaan nya kepada Publik,” terang Kasi Intel.
Setelah mendengar penjelasan tersebut para pendemo meminta keseriusan Kejaksaan Negeri Asahan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor.
“Jika tidak ada kabar dari perkembangan nya, kami pastikan akan kembali menyuarakan aspirasi kami di depan publik, ” ucap Toni Chaniago.(Edi/syaf)
