TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome atau manfaat, capaian dan tingkat serapan APBD masih berorientasi kepada hanya kepada output saja.
 |
|
(Ignatius siagian/taslabnews.com)
Ketua Fraksi Hanura DPRD Hj Nessy Aryani SH saat menyerahkan salinan Pandangan Umum Fraksi Hanura kepada Wakil Walikota Drs H Ismail dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (25/7)
|
Hal itu diungkapkan Hj Nessy Aryani SH, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Hanura terhadap Nota Pengantar Keuangan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (25/7).
“Kalau mengacu kepada visi dan misi Pemko Tanjungbalai yang lebih menitikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seharusnya realisasi belanja daerah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya pengentasan kemiskinan. Nyatanya, realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome dan masih sebatas pada output”, ujar Hj Nessy Aryani SH yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Tanjungbalai ini.
Pada kesempatan itu, Fraksi Hanura juga menyoroti banyaknya lampu-lampu jalan yang sudah rusak dan padam, bahkan ada permukiman penduduk yang belummemiliki lampu jalan. Padahal, lanjutnya, semua masyarakat selalu diwajibkan membayar pajak penerangan umum akan tetapi tidak semua mendapatkan pelayanan yang sama.
Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai tentang Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut sempat ditunda satu jam dari rencana pelaksanaan pukul 10.00 WIB, karena belum kuorum. Demikian juga setelah Leiden Butar Butar SE, Wakil Ketua DPRD membuka sidang, terpaksa ditunda hingga dua kali, juga karena tidak kuorum.
Sekitar pukul 12.00 WIB sidang akhirnya dapat dilanjutkan setelah anggota DPRD yang hadir sudah kuorum yakni sebanyak 14 orang. Dan sidang paripurna tentang penyampaian pendangan umum fraksi tersebut berjalan dengan lancar hingga pukul 14.00 WIB.
Hadir dalam Sidang Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017 antara lain Wakil Walikota Drs H Ismail, Wakil Ketua DPRD Ir Rusnaldi Dharma, unsur Forkopimda serta sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai. (ign/syaf)
