TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Aksi unjuk rasa para guru SD dan SMP Kota Tanjungbalai menuntut pengalokasian anggaran tunjangan tambahan masih terus berlangsung. Buktinya, Kamis (18/10), para guru tersebut rela meninggalkan anak didiknya di sekolah hanya untuk menggelar aksi mogok di depan Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.
 |
| Guru-guru SD dan SMP se Kota Tanjungbalai gelar aksi mogok kerja di depan Kantor DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (18/10). |
Para guru yang tergabung dalam KKG dan MGMP ini melakukan aksi mogok di depan Kantor DPRD Kota Tanjungbalai sejak pagi hari pukul 07.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB, atau setelah anak sekolah pulang. Aksi mogok ini akan mereka lakukan hingga adanya jaminan dari Walikota Tanjungbalai, bahwa guru-guru akan mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) terhitung sejak Januari 2018.
Dalam aksi mogok tersebut, para guru ini terlihat hanya duduk di depan Kantor DPRD Kota Tanjungbalaj tanpa adanya orasi. Walaupun kedua Wakil Ketua DPRD Ir Rusnaldi Dharma dan Leiden Butar-butar SE terlihat berusaha membujuk para guru ini untuk kembali ke sekolah, namun ditolak oleh guru-guru tersebut.
“Jika akibat akai mogok ini, anak didik kami tidak belajar, itu adalah resiko dan kami siap menghadapinya,” para guru SD dan SMP se Kota Tanjungbalai ini.
Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, para guru SD dan SMP se Kota Tanjungbalai ini telah melakukan aksi unjuk rasa menolak Peraturan Walikota Nomor : 2/2018 yang dinilai mendiskreditkan guru. Para guru ini juga mendesak Walikota Tanjungbalai agar menerbitkan Surat Keputusan tentang guru honor.
Tuntutan tersebut diungkapkan para guru ini melalui juru bicaranya, Eza Budiono dan Rismaniar Marpaung. Namun, hingga saat ini Pemko Tanjungbalai menolak memenuhi permintaan para guru ini dengan alasan, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (ign/syaf)
