TASLABNEWS, ASAHAN- Banyaknya kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Asahan yang mangkrak membuat warga pesimis penegak hukum berani mengambil tindakan. Bahkan warga yakin, siapapun pejabat yang mau korupsi, bisa datang ke Asahan. Karena pasti tidak akan diperoses aparat penegak hukum.
BacaJuga
 |
| Plank proyek pembangunan aula Kejari Kisaran yang dananya dari APBD Asahan, dan Wakil Ketua AMPi Asahan Dolly Simbolon. |
Itu dikatakan Wakil Ketua AMPI Asahan Dolly Simbolon, Rabu (17/10/2018) kepada taslabnews.com.
Dolly mengatakan, saat ini banyak kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan baik ke inspektorat, polisi, dan jaksa.
Namun anehnya banyak yang tidak jelas penanganannya. Beberapa contoh yakni kasus pembangunan alun-alun Asahan yang sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tahun 2013 mengalami kekurangan pengerjaan. Sehingga negara dirugikan.
 |
| Plank proyek pembangunan aula Kejari Kisaran yang dananya dari APBD Asahan. |
Selain itu kasus pembangunan pantai teratai, kades yang memakan dana desa tahun anggaran 2015 hingga 2017, kasus rekaman pembicaraan anggota DPRD Asahan tentang bagi-bagi uang untuk 45 anggota DPRD guna memuluskan APBD.
Dolly menambahkan masih banyak lagi kasus dugaan korupsi di Asahan yang terkesan penanganannya di penegak hukun seperti kejaksaan yang mandul. Diantaranya kasus dana PKK untuk pembelian kacamata, dana PKK untuk yayasan kanker, pembangunan pasar kisaran, pajak kartini, rumah sakit umum dan Yayasan Perguruan Pesantren Daar Ulum.
Dolly menilai salah satu yang memungkinkan aparat penegak hukum di Asahan enggan menangani kasus dugaan korupsi di Asahan karena instansi vertikal ini (kejaksaan) menerima bantuan dari Pemkab Asahan.
Seperti kantor kejaksaan yang menerima bantuan pembangunan aula. Begitu juga polres yang menerima bantuan pembangunan ruang tahanan.
“Lihat saja proyek pembangunan di kantor kejaksaan itu kan dananya dari Pemkab Asahan. Jadi bagaimana kejari berani periksa pejabat korupsi di Asahan. Makanya saya bilang bagi pejabat di Infonesia yang mau korupsi silahkan datang ke Asahan. Boleh untuk belajar cara korupsi agar tak tersentuh hukum, atau menjadi pejabat di Asahan,” ucap Dolly.
Sementara akun facebook Adi Chandra Pranata dalam postinganya sangat menyayangkan adanya bantuan Rp1,7 miliar untuk proyek pembangunan aula di kejari Kisaran yang anggaranya dari APBD Pemkab Asahan.
Saat hal ini coba dikonfirmasi ke Kejari Kisaran menurut pegawai kejaksaan Kajari tidak ada di ruangan.
Terpisah, Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi yang dikonfirmasi terkait ucapan Wakil Ketua AMPI Asahan mengaku jika ada bukti rekaman bagi-bagi uang buat 45 anggota DPRD bisa menghadap padanya. (Syaf)
