BacaJuga
TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Hingga saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai tidak ambil pusing terkait dengan maraknya pengalihfungsian trotoar di jalan-jalan yang ada di Kota Tanjungbalai.
Akibatnya, Pemko Tanjungbalai dinilai telah mengangkangi keberadaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan.
 |
| Pengusaha doorsmer merubah trotoar di Jalan Jendral Sudirman menjadi taman. |
“Hak dan peraturan pejalan kaki di jalan raya, semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut yakni pada pasal 45 dijelaskan, bahwa trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas,” kata Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang, Selasa (20/11/2018).
“Pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut juga diatur hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Bagi yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan juga dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda,” tambahnya.
BACA BERITA MENARIK LAINNYA:
Menurut Jaringan Sihotang, peraturan terkait dengan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Oleh karena itu, imbuhnya, sangat tidak wajar jika Pemko Tanjungbalai tidak melakukan tindakan apa-apa bagi oknum-oknum yang menyerobot apa yang menjadi haknya pejalan kaki.
“Maka, hanya ada satu kata, Pemko Tanjungbalai telah mengangkangi undang-undang karena membiarkan terjadinya pengalihfungsian trotoar”, tegas Jaringan Sihotang.
Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai, Nursyahruddin SE saat ditemui secara terpisah. Katanya, Pemko Tanjungbalai terkesan sengaja membiarkan terjadinya penyerobotan terhadap hak-hak para pejalan kaki tersebut.
“Pemko Tanjungbalai terkesan sengaja membiarkan para pengusaha merampas hak para pejalan kaki untuk kepentingan kelompok atau memperkaya diri sendiri. Padahal, undang-undang sangat jelas mengatur sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan,” ujar Nursyahruddin SE.
Kedua aktivis ini juga mengingatkan Pemko Tanjungbalai agar segera mengambil tindakan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang merampas hak para pejalan kaki. Apabila tidak segera dilakukan, kedua aktivis ini berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Seperti diketahui, saat ini pengalih fungsian trotoar maupun fasilitas lainnya yang menjadi hak pejalan kaki sangat marak terjadi di Kota Tanjungbalai. Akan tetapi, Pemko Tanjungbalai terkesan melakukan pembiaran dan ditengarai justru turut mengambil keuntungan dari perampasan hak para pejalan kaki tersebut. (ign/mom)
