Ketua DPRD Simalungun Pelit Bicara Soal Dugaan Korupsi Rp454 Juta di Satpol PP

TASLABNEWS, SIMALUNGUN-Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba enggan memberikan komentar dugaan mark up anggaran Rp454 juta lebih di Satpol PP Simalungun. Johalim meminta agar wartawan langsung konfirmasi ke instansi terkait.

Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba dan Bupati JR Saragih serta lembaran berkas hasil audit BPK.

Hal itu dikatakan Johalim saat dikonfirmasi taslabnews, Rabu (13/2/2019) via WahtsApp.

“Silahkan konfirmasi ke instansi terkait,” jawab Johalim singkat.

Terpisah, Rohman mengatakan harusnya Bupati Simalungun melalui inspektorat memberi sanksi kepada pihak Satpol PP yang melakukan dugaan Mark up anggaran.

BERITA TERKAIT:

Waduh Ada Mark Up Rp119 Juta untuk Beli Sepatu PDL di Satpol PP Simalungun

Untuk Beli Pentungan, Satpol PP Simalungun Mark Up Anggaran Rp37 Juta dan Pakaian Rp92 Juta

BacaJuga

Pemkab Asahan Gelar Training of Trainers Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Asahan

12 Desember 2025

Bupati Asahan Dukung Tabligh Akbar Yayasan Wakaf Hajjah Rohana

3 November 2025

Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Upacara Peringatan Hari Santri Nasional

22 Oktober 2025

Sambut HUT RI ke-80, Pemkab Asahan Perkuat Budaya Gotong Royong dan Kepedulian Lingkungan

8 Agustus 2025

Ada Mark Up Anggaran Untuk Pengadaan 9 Paket Barang di Satpol PP Simalungun

Dimana dugaan Mark up untuk pembelian sepatu PDL, pakaian dinas, sangkur dan lainnya.

Untuk beli pentungan, Satpol PP Simalungun diduga Mark Up anggaran Rp37 Juta dan pakaian Rp92 Juta

Itu sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara nomor: 58.C/LHP/XVIII.MDN/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 ada indikasi Mark up anggaran di Satpol PP sebesar Rp454.183.200.

Untuk pembelian/pengadaan 516 pakaian dinas luar Rp92.131.800, untuk pembelian pentungan Rp37.797.000, ikat pinggang Rp18.640.500.

Pembelian 516 pasang sepatu PDL di CV Y, Rp119.389.500, Pembelian kaos lengan pendek Rp3.560.400. Pembelian kaos kaki Rp28.350.

TASLABNEWS, SIMALUNGUN-Pihak Kejaksaan Negeri dan Polres Simalungin diminta mengusut pengerjaan 8 proyek penanggulangan bencana alam di Simalungun. Pasalnya, ke 8 proyek itu pengerjaannya tidak selesai.

Ketua Sapma PP Simalungun M Faisal Sirait

Itu dikatakan Ketua Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun M Faisal Sirait kepada taslabnews, Kamis (13/2/2019).

Menurut Faisal, tahun 2015 Pemkab Simalungun mengucurkan anggaran Rp32 miliar lebih untuk mengerjakan 15 paket proyek penanggulangan bencana alam. Ternyata dari 15 paket proyek itu 8 paket proyek belum selesai dikerjakan dengan nilai Rp23 miliar lebih.

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara nomor:54.c/LHP/XVIII.MDN/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 disebutkan, Pemkab Simalungun membentuk tim peninjau lapangan sesuai SK Bupati nomor:188.45/0180/Ad.Pemb- 2015 tanggal 16 Januari 2015.

Kegiatan penanggulangan bencana alam berdasarkan usulan pangulu kepada camat dan camat mengusulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berita lainnya: