Penegak Hukum di Siantar Dinilai Tak Berani Usut Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Rp3,939 miliar ke KPUD

TASLABNEWS, SIANTAR-Pihak aparat penegak hukum di Siantar dinilai tak berani tangani kasus dugaan penyelewengan dana hibah ke KPUD sebesar Rp3,939 miliar.

Rohman dan lembaran buku hasil audit BPK.

Pasalnya, dari Rp6,368 miliar lebih anggaran yang dikucurkan untuk dana hibah Rp3,939 miliar belum dipertanggungjawabkan.

“Aneh aja bang, dari hasil audit BPK, sampai Tanggal 20 Mei 2016 menurut BPK penggunaannya belum dipertanggungjawabkan. Lucunya lagi penegak hukum tidak mengusut kasus itu,” kata Rohman kepada Taslabnews, Rabu (13/2/2019).

BERITA TERKAIT

Wah Rp3,939 Miliar Dana Hibah Pemko ke KPUD Siantar Belum Dipertanggungjawabkan

Rohman menambahkan, dugaan penyelewengan penggunaan anggaran itu bisa dilihat berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI cabang Sumut, nomor:47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016.

Dimana BPK menyatakan, ada anggaran dana hibah dari Pemko Siantar sebesar Rp3.939.944.594 diberikan kepada KPUD Siantar dan sampai 20 Mei 2016 penggunaan anggaran
belum dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan peraturan nomor 21 tahun 2011
tentang pedoman pengelolaan keuangan negara.

BacaJuga

Pemkab Asahan Gelar Training of Trainers Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Asahan

12 Desember 2025

BACA BERITA LAINNYA:

Siswi SMP Diperkosa Pemuda Putus Sekolah

Curi Pagar Besi, Pria Bertato di di Tanjungbalai Diamuk Massa

Wah Rp3,939 Miliar Dana Hibah Pemko ke KPUD Siantar Belum Dipertanggungjawabkan

“Lucu aja bang, pelaksanaan pilkada nggak jadi/diundur. Pertanyaannya anggaran digunakan untuk apa,” ucap Rohman.

Sementara Kabag Humas Pemko Siantar Hamam Soleh yang dikonfirmasi terkait anggaran hibah Pemko Siantar ke KPUD mengaku tidak tahu. Alasannya hal itu terlalu teknis.

Hamam menyarankan taslabnews untuk konfirmasi masalah temuan BPK ke Inspektorat Siantar.

Tapi saat taslabnews mengkonfirmasi masalah ini ke Kepala Inspektorat Siantar Eka Hendra melalui whatsApp, meski terkirim dibaca namun Eka enggan menjawab konfirmasi. (Syaf)