 |
| Pihak Bawaslu gelar temu pers kecurangan Pilpres. |
Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, setelah pihaknya melakukan investigasi di sana, maka diputuskan agar pemungutan suara melalui metode pos di Malaysia untuk diulang. Hal itu sebagai bentuk perlindungan suara terhadap pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).
Siapkan ‘Serangan Fajar’ Untuk Menangkan Istri Nyaleg, Wabup Paluta Diringkus
“Bawaslu memerintahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melalui KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos,” kata Rahmat dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Menurut dia, rekomendasi itu dikeluarkan untuk menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu agar tetap jujur dan bersih. Sehingga, masyarakat akan tetap mempercayai Bawaslu dan KPU tetap independen dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Ini disampaikan untuk memenuhi hak pilih WNI dan menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu 2019 di KL,” katanya.
Rahmat menyebut, pemungutan suara di Malayasia bisa terbilang rawan. Sebab, sebagian besar pemilih di sana akan memilih dengan metode pos.
“Sebanyak 319.293 orang melalui metode pos, 112.536 orang lewat kotak suara keliling, dan 127.044 orang lewat TPS luar negeri,” kata dia.
Seperti diketahui, Panwaslu Kuala Lumpur menemukan puluhan kantong berisi surat suara Pilpres 2019 tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Tak hanya itu, ada juga surat suara untuk dua calon legislator dari Partai Nasdem, yakni atas nama Davin Kirana dan Ahmad. (okc/int/syaf)
