TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Walikota Tanjungbalai HM Syahrial SH MH tanpa alasan yang jelas tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2018.
 |
| Suasana rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai diwarnai aksi walk out. |
Hal ini menimbulkan situasi langsung memanas, diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra pada Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Maralelo Siregar SH, di Aula Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Rabu (23/4).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut seperti itu Wakil Walikota Drs H Ismail dan Wakil Ketua DPRD Leiden Butar-butar SE, Wakil Ketua DPRD Ir Rusnaldi Dharma, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta pimpinan OPD se Pemko Tanjungbalai.
Sesaat setelah Ketua DPRD H Maralelo Siregar SH membuka rapat paripurna DPRD, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yakni Herna Veva Amd langsung mengajukan interupsi dan mempertanyakan alasan ketidak hadiran dari Walikota Tanjungbalai.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan alasan tidak hadirnya Walikota Tanjungbalai dalam rapat paripurna hari ini. Soalnya, rapat paripurna ini dilaksanakan adalah untuk penyampaian laporan kerja dari Walikota Tanjungbalai selama tahun 2018, sehingga Walikota wajib hadir langsung,” ujar Herna Veva, Amd.
Apa yang di pertanyakan oleh Herna Veva, Amd tersebut langsung mendapat tanggapan dari anggota DPRD lainnya, baik yang pro dan kontra.
Walaupun Wakil Walikota Tanjungbalai Drs H Ismail telah menjelaskan bahwa Walikota sedang urusan dinas, namun dianggap tidak tepat.
“Kita hanya perlu penjelasan, tentang keberadaan dari Walikota Tanjungbalai sehingga tidak bisa hadir. Karena pimpinan tidak dapat memberikan jawaban, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan walk out”, ujar Herna Veva Amd, langsung meninggalkan ruangan rapat diikuti dua anggota fraksinya, Leiden Butar-butar dan Buyung Pohan.
Tak berapa lama kemudian, menyusul lagi dua orang anggota Fraksi Gerindra melakukan aksi walk out yakni H Syarifuddin Harahap dan Soibon Sinaga sehingga Ketua DPRD H Maralelo Siregar SH mensekors rapat selama 5 menit dengan alasan, menunggu Wakil Walikota dapat menjelaskan alasa tidak hadirnya Walikota.
Akan tetapi, saat rapat paripurna dibuka kembali, walaupun Wakil Walikota bertahan untuk tidak menjelaskan keberadaan dari Walikota Tanjungbalai, rapat paripurna tentang penyampaian LKPJ tahun 2018 tetap dilanjutkan tanpa hadirnya 2 fraksi dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungbalai.
Usai membacakan nota pengantar draf LKPJ tahun 2018, Wakil Walikota Drs H Ismail langsung menyerahkannya Kepada Ketua DPRD H Maralelo Siregar SH selaku pimpinan rapat paripurna.
Kemudian H Maralelo Siregar SH mensekors rapat paripurna hingga pukul 14.30 WIB pada hari itu juga guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Walikota Tanjungbalai Tahun 2018.
Diinformasikan, bahwa dalam LKPJ Walikota Tanjungbalai Tahun 2018 itu diungkapkan, bahwa APBD Kota Tanjungbalai tahun 2018 adalah sebesar Rp671,34 milyar lebih.
Sementara, realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp657,77 milyar lebih atau 75 % dari Rp877,04 milyar yang ditargetkan. (ign/mom)
