TASLABNEWS, MEDAN –Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut menyoroti pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus (Bimtek) Kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Dimana Bimtek yang diselenggarakan Dinas PMD Pemkab Labura, bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Otonomi Daerah Unggulan (LKPODU) yang dilaksanakan di Raz Hotel And Convention Jalan Dr Mansyur, Medan sepekan lalu.
Sekretaris HIMMAH Sumut, Sukri Soleh Sitorus melalui telepon selularnya meyampaikan terkait persoalan penting yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
“Kami amati ada media massa cetak dan online yang gencar memberitakan tentang masalah ganjil. Menyangkut rasa keadilan publik, pelanggaran etika, tata kelola pemerintahan yakni di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Labura dan kegiatan Bimtek Kepala Desa se-Kabupaten Labura,” ujar Sukri.
Sukri menjelaskan bahwa Bimtek Kepala Desa se-Kabupaten Labura yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Otonomi Daerah Unggulan (LKPODU) sepekan yang lalu menjadi perhatian serius masyarakat Labura.
“Dikarenakan adanya informasi Bimtek tersebut habiskan anggaran 1 Miliyar lebih selama dua hari, dan diduga kuat adanya Mark-Up dan persekongkolan jahat yang terstruktur dan terencana demi memperkaya diri sendiri maupun kelompok,” jelas Sukri.
Lanjut Sukri Sitorus yang juga putra daerah Labura, hal tersebut tidak terlepas dari Dinas PMD Labura, bahwa info yang beredar di tengah-tengah masyarakat kuat dugaan permainan curang antara Pemkab Labura yakni Dinas PMD dengan pihak ketiga yakni (LKPODU) dan pihak Raz Hotel. Dan seharusnya itu dilakukan selama empat hari.
BERITA LAINNYA:
10 Pasangan Mesum Terjaring Razia Tim Gabungan SatPol PP Asahan
4 Jenazah Korban Kecelakaan di Jalinsum Limapuluh Dikuburkan Satu Laing Lahat
Hal tersebut berawal dari adanya peserta Bimtek yang tidak ingin disebutkan namanya membeberkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung cuma dua hari saja yakni hari Jumat sampai dengan hari Sabtu.
Hal senada juga disampaikan Ketua PW HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution bahwa HIMMAH sebagai sosial kontrol akan terus menyoroti kinerja Pemkab Labura khususnya Dinas PMD.
Bukan hanya bimtek, baru-baru ini diduga adanya kasus pungli sebesar Rp5 Juta per desa yang diduga dilakukan oleh Dinas PMD Labura.
“Maka demi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah untuk itu kami layangkan surat ke General Manager/ Pengelola Raz Hotel and Convention Medan pada hari selasa (16/ 7/ 2019),” kata Abdul Razak.
“Selaku penyedia tempat, pihak Raz Hotel and Convention Medan perlu kiranya agar mengklarifikasi/menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada kami, menghindari agar tidak terjadinya selisih paham dan fitnah di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Labura,” tambah Razak.
Razak Nasution menegaskan, HIMMAH menuliskan beberapa point penting terkait kejanggalan Kegiatan Bimtek yang wajib dijawab pengelola hotel dengan jujur.
“Untuk hal tersebut, kita berikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak hotel. Apabila tidak ada jawaban, maka kami menduga kuat adanya praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme serta mark up pada kegiatan Bimtek tersebut,” kata Razak.
“Untuk selanjutnya secara kelembagaan kami akan melaporkan/ mengadukan kepada pihak penegak hukum yakni Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar mengusut dugaan Mark-Up dan dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek Kepala Desa se Kabupaten Labura,” pungkas Razak.(tsn01/mom)
