TASLABNEWS, ASAHAN-Pihak Kejari Kisaran dianggap lambat dan tidak memiliki nyali untuk mengusut kasus program padat karya pengadaan ternak di Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Asahan masa kepemimpinan JP dan PPK SA yang diduga menyimpang.
Itu dikatakan M Seto Lubis salah seorang mahasiswa UNA kepada taslabnews, Rabu (18/3/2020).
BacaJuga
Menurut Seto, sudah sewajarnya jika Kejari Kisaran mengusut masalah penyaluran ternak di Disnaker tersebut.
“Kita menduga ada indikasi penyimpangan dalam penyalurannya. Kita harap Kejari jangan tutup mata, apa lagi takut untuk mengusut masalah itu,” ucapnya.
Seto meminta agar mantan oknum pejabat di Disnaker dan PPK serta oknum anggota DPRD Asahan yang terlibat harus diusut.
BERITA SEBELUMNYA
Bara Api janji Akan Kembali Demo Kejari Kisaran dan Kantor Bupati
Kapolres Asahan Janji Lidik Program Padat Karya Pengadaan Ternak di Disnaker
Tujuannya, agar kepercayaan masyarakat Asahan terhadap pihak kejaksaan dalam keseriusan menangani kasus korupsi di Asahan tidak hilang.
“Kita lihat lah bang. Selama 2018 hingga 2020 ini berapa banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan pasti minim,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP Bara Api Afifuddin mengatakan, program padat karya produktif di Disnaker Asahan yang sudah 5 tahun berjalan dan diduga melibatkan petinggi di disnaker serta ppk disebut-sebut diduga menyalahi aturan.
Sesuai aturan undang-undang, untuk pokir/voucher, penyerahan ternak seharusnya tidak boleh pada kelompok tani/kelompok ternak tapi pengangguran.
“Salahsatu dugaan penyimpangan adalah penyerahan Lembu untuk PON di daerah Kelurahan Sidomukti pokir oknum anggota DPRD,” ucapnya.
Sementara Kasipidsus Kejari Asahan Aji beberapa waktu lalu mengaku pihaknya komit menangani kasus korupsi di Asahan
Terbukti kasus di SMK Negeri 2 Kisaran sudah ditangani dan kepala sekolahnya sudah diterapkan jadi tersangka. (Syaf)
