TASLABNEWS, LABUHANBATU – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menggelar sidang dugaan kasus korupsi pengelolaan APBDes, Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara TA-2019 senilai Rp561.077.598 atas nama terdakwa Warsito.
Pengadilan yang digelar pada hari, Senin (24/05/2021) di Ruang sidang Pengadilan Tipikor Medan dihadiri Penuntut Umum Septian Tarigan SH dan saksi, sementara Terdakwa Warsito dan Penasehat Hukum mengikuti sidang melalui Video Conference (Vidcon) dari Ruang sidang Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
BacaJuga
Sidang dibuka untuk umum yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Mian Munthe SH MH, pada kesempatan itu, Majelis membacakan amar putusan sebagai berikut:
a. Terdakwa Warsito terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Menghukum terdakwa selama satu tahun dan enam bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,- subsidair tiga bulan.
c. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti sebesar Rp561.077.598 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun.
Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa, menyatakan sikap pikir-pikir selama waktu tujuh hari untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Sidang pembacaan putusan selesai pukul 17.20 Wib, dengan berjalan lancar, aman dan kondusif.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Kumaedi SH mengatakan bahwa Kejaksaan akan tetap berkomitmen untuk tidak bermain-main dengan perilaku Kepala Desa.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami, karena kami tidak akan main-main dengan perilaku kepala desa yang menyimpang dalam mengelola anggaran desa maupun anggaran Bumdes,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (25/05/2021). (CS/mom)
