TASLABNEWS, ASAHAN-Walikota dan Sekdako dianggap lebih penting dengan pencitraan dari pada aset milik Pemko.
Hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan dinas roda 2 dan 3 di jajaran Pemko Tanjungbalai yang tak bayar pajak, sementara di media sosial seperti Facebook terlihat walikota sering muncul dalam kegiatan seremonial.
Itu dikatakan Sekjen Eksekutif Nasional Serikat Pemuda Reformasi Sumatera Utara (Separta) Muhammad Fikri Hanif SH, Selasa (18/4/2023).
Fikri mengatakan, sesuai temuan BPK RI cabang Sumatera Utara nomor:
53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jelas disebutkan bahwa kendaraan dinas roda dua atas nama walikota Tanjungbalai tidak bayar pajak.
“Nah itu merupakan hal yang sangat memalukan. Jika Walikota Tanjungbalai peduli dengan aset milik Pemkab, seharusnya kendaraan dinas milik Pemko itu membayar pajak. Karena pemerintah sering meminta masyarakat untuk taat bayar pajak. Tapi anehnya kenapa 518 unit kendaraan dinas tak bayar pajak,” ucapnya.
Fikri menambahkan, Walikota dan Sekdako Tanjungbalai harus memperhatikan masalah yang jadi temuan BPK tersebut.
“Karena jika terus seperti ini, bisa jadi masyarakat juga ikut malas untuk membayar pajak kendaraan dinasnya,” ucapnya.
“Nah Sekdako sebagai jabatan tertinggi di ASN harusnya menegus seluruh pimpinan OPD/SKP untuk memerintahkan bagian Aset untuk membayar pajak kendaraan dinas. Tapi buktinya kenapa sampai ratusan kendaraan dinas yang tak bayar pajak,” tambahnya. (Syaf)
