TASLABNEWS, ASAHAN – Sekretaris dan Kabid Disnaker silang pendapat terkait terkait realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) TA.2022 khususnya bantuan kelompok yang diberikan kepada masyarakat saat di demo Dewan Pengurus Daerah Generasi Muda Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan (DPD GM PPMA) Kabupaten Asahan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Kamis (06/07/2023).
Sebelumnya, dalam orasi koordinator aksi, Nawawi Tanjung mengatakan bahwa DPD GM PPMA menelusuri kejanggalan realisasi kegiatan pengadaan dan bantuan di tubuh dinas ketenagakerjaan asahan.
BacaJuga
“Kami minta transparansi Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (P) dengan Anggaran Rp.33.750.000, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan Anggaran Rp.45.900.000,” teriaknya.
Selain itu, koorsinator aksi juga meminta transparansi biaya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.40.389.894, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang Undangan dengan PAGU Anggaran Rp.25.812.000, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan Anggaran Rp.38.761.200.
Juga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan PAGU Rp.59.192.400, Belanja Persediaan untuk Dijual/diserahkan Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat Program Pemberdayaan Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 3 Paket Pagu Rp.80.000.000 dengan total Rp.240.000.000.
Selanjutnya Nawawi menyatakan bahwa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran Rp.25.812.000 perlu dibuktikan Disnaker Asahan.
”Tiap tahun pengadaan Bahan/buku bacaan dan peraturan UU di anggarkan Dinas, kami menduga ini terindikasi markup atau fiktif,” tukasnya.
Mendengar suara keras dan lantang tersebut, Sekretaris Disnaker Asahan, Sutiono keluar untuk memberikan tanggapan kepada para demonstran
Dikatakan Sutiono bahwa pada poin 1 sampai dengan 6 itu merupakan kegiatan rutin di setiap OPD, semua OPD di Asahan memiliki anggaran untuk itu.
”Kalau poin ke 7 itu kegiatan di akhir tahun yang diberikan langsung kepada masyarakat,” terangnya kepada massa pendemo.
Tak merasa puas dengan tanggapan sekretaris, para demonstran langsung mempertanyakan bukti fisik anggaran tersebut dan meminta Kadisnaker Asahan bersama-sama turun langsung ke lokasi realisasi bantuan yang diberikan ke masyarakat agar jelas dan transparan.
Saat perdebatan antara perwakilan dinas dengan para demonstran mulai memanas, Sekretaris Disnaker Asahan berusaha menerangkan pertanyaan kegiatan secara spesifik.
Diterangkannya bahwa kegiatan pada poin ke 1 anggaran tersebut digunakan untuk sewa gedung di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan untuk biaya pelatihan.
Namun pernyataan Sekretaris tersebut buru-buru dibantah oleh Kepala Bidang Disnaker. “Bahwa kegiatan sewa gedung itu dilaksanakan di Hotel bukan di dinas pendidikan,” terang Kabid Disnaker.
Mendengar tanggapan yang berbeda antara Sekretaris dan Kepala Bidang, perdebatan kembali terjadi, demonstran merasa dibohongi oleh jajaran Dinas Ketenagakerjaan, para demonstran mengecam bahwa administrasi di Disnaker Asahan ini amburadul dan menganggap ada yang ditutupi pihak Dinas.
Sebelum membubarkan diri, kordinator aksi menyempatkan bertanya kembali kepada sekertaris Disnaker Asahan terkait tupoksi jabatan sekretaris di Dinas, namun Sutiono menjawab tidak tahu. (edi/mom)
