TASLABNEWS, ASAHAN – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Asahan, Drs H Supriyanto MPd membantah adanya dugaan monopoli dalam penggandaan lembar soal ujian SMP Negeri di Kabupaten Asahan.
Bantahan tersebut disampaikan Kadisdik kepada kru media taslabnews.com saat dikonfirmasi melalui sms, Kamis 17/08/2023).
BacaJuga
“Dinas pendidikan tidak pernah melakukan pengutipan untuk membuat soal ujian, karena itu kewenangan sekolah biasanya melalui MKKS atau KKKS, jadi tidak benar pihak dinas melakukan pengutipan, Trims. Adinda,” ujar Supriyanto melalui sms kepada kru media.
Namun Kadisdik tidak memberikan konfirmasi terkait adanya pengutipan sebesar lima persen dari setiap pembelian buku-buku per penerbit yang dilakukan oleh setiap SMP Negeri di Kabupaten Asahan.
Beberapa hari lalu, informasi yang diperoleh dari beberapa Kepala SMP Negeri di Kabupaten Asahan menyebutkan bahwa penggandaan lembar soal ujian tengah semester dan semester hanya dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan Asahan.
Untuk biaya penggandaan lembaran soal ujian itu, Pihak sekolah harus menyetorkan Rp15.000 per siswa kepada Pihak Disdik Asahan.
“Lembar soal ujian sering kurang yang kami terima. Terpaksa kami mengeluarkan biaya lagi untuk penggandaan lembar soal ujian agar cukup dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian,” keluh seorang Kepala SMPN di Kabupaten Asahan yang tak ingin namanya disebutkan dalam pemberitaan.
Ditambahkannya, Disdik juga melakukan dugaan pengutipan sebesar lima persen dari setiap buku-buku per penerbit yang dibeli oleh Pihak sekolah.
“Setiap tahun ajaran, Kami dipaksa untuk membeli buku untuk siswa-siswa. Padahal buku-buku yang serupa masih banyak dan masih layak digunakan. Jadinya buku-buku tersebut banyak menumpuk di perpustakaan sekolah,” ungkapnya.
Menurutnya, dugaan pemaksaan tersebut dikarenakan Pihak Dinas Pendidikan Asahan akan melakukan pengutipan sebesar lima persen dari setiap buku yang dibeli oleh pihak sekolah.
“Ini dilakukan (Disdik), karena setiap pembelian buku ada potongan 5 persen dari buku yang kami beli. Kalau ada kami beli buku dari tujuh penerbit, sudah berapa uang ya,” terang Kepala SMPN tersebut.
“Seharusnya kalau belanja buku tidak dilakukan, uang tersebut bisa di gunakan untuk yang lain, seperti merehab kursi yang rusak dan masih banyak lagi lainnya,” pungkas Kepala Sekolah yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.(edi/mom)
