TASLABNEWS.COM, LABUHANBATU – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berusaha untuk memenuhi cakupan presentasi penurunan angka stunting di tahun 2024 sesuai keputusan presiden RI nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Salah satu langkah yang dinilai efektif untuk memenuhi tuntutan tersebut TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Labuhanbatu di bawah pimpinan Plt. Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd, MM melakukan aksi 1 dan 2 yaitu berupa analisa situasi dan rencana kegiatan organisasi perangkat daerah dan mitra dalam percepatan penurunan stunting.
BacaJuga
Dalam aksi konvergensi 1 dan 2 yang digelar di Hotel Dharma Melati Rantau Prapat, Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara, Senin (13/5/2024) Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd,MM, menyampaikan, Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 memiliki prevalensi stunting 27,0% dan pada tahun 2023 hasil survei kesehatan Indonesia Kabupaten Labuhanbatu berada pada pravalensi stunting 20,2%.
Dari hasil tersebut Kabupaten Labuhanbatu mampu menurunkan 3,7%, sedangkan target nasional yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 ini adalah sebesar 15,61%.
“Saya berharap seluruh opd yang terlibat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat yang pravalensi stunting di Kabupaten labuhanbatu turun sesuai dengan harapan kita,” ujar Plt. Bupati Labuhanbatu.
Lebih lanjut di katakan Plt. Bupati, Penurunan stunting memerlukan kerjasama dengan semua OPD, bukan satu atau dua OPD saja yang menangani, Dengan ini kita harap dapat melibatkan pihak ketiga agar dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu.
Sebelum mengakhiri bimbingan dan arahanya, Hj Ellya Rosa berpesan kepada seluruh instansi yang terlibat di dalamnya agar dapat melakukan langkah-langkah konkrit untuk konvergensi program tahun 2024 sebagai tahun terakhir.
“Manfaatkan dana yang dianggarkan dalam penanggulangan stunting ini untuk mendukung pelaksanaan upaya konvergensi program atau aksi konvergensi melalui koordinasi antara Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dinas terkait lainnya, dan memberikan arahan bagi kelurahan atau desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam pengoptimalan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada,” pungkasnya.
Sementara kepala Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Friska E. Simanjuntak, SKM, MKM, mengatakan Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (stunting) atau kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik pada ibu hamil.
Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan berat badan dan bayi lahir rendah dan kekurangan gizi pada balita termasuk stunting.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki,” ujar Friska. (CS/Syaf)
