TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim mendapat kunjungan kerja (kunker) dari Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara (Sumut), Herdensi Adnin.
Pada kegiatan itu Walikota Tanjungbalai didampingi oleh Wakil Walikota Muhammad Fadly Abdina, Wali Kota Tanjungbalai menjamu Pimpinan Ombudsman tersebut di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Walikota Tanjungbalai, Rabu (19/11/25).
“Kami Pemerintah Kota Tanjungbalai sangat mengapresiasi atas kunjungan dari Ombudsman RI dan kami siap untuk bersinergi serta berkolaborasi. Kami juga telah memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dari yang sebelumnya dan seluruh OPD harus menindaklanjutinya”, ujar Wali Kota Tanjungbalai dalam sambutannya.
Pertemuan tersebut diawali Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dengan mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Ombudsman RI, Jemly Hutabarat dan perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara Herdensi Adnin beserta rombongan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Selanjutnya, ia juga memaparkan selayang pandang Kota Tanjungbalai di mulai dari luas wilayah yang hanya 60,52 km², memiliki 6 kecamatan, 31 kelurahan dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun 2024 berjumlah 186.150 jiwa.
“Di Kota Tanjungbalai saat ini terdapat sebanyak 62.000 ibu hamil, ibu menyusui dan Balita yang mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ketentuan, 1 dapur rata – rata memberikan 2.000 sampai dengan 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari. Sampai detik ini, Alhamdulillah Kota Tanjungbalai nihil dari kasus masyarakat yang keracunan dari program MBG ini dan tidak ditemukan kualitas makanan yang rendah atau tidak sterilnya makanan yang disajikan”, sebut Mahyaruddin Salim B.
Tentunya kami membutuhkan pandangan dan masukan, agar Kota Tanjungbalai terhindar dari kasus-kasus keracunan seperti kota lain. Ia juga menegaskan Kami juga menghadapi efisiensi yang sangat berat untuk dilalui sampai tahun 2026. Saat ini PPPK Paruh Waktu berjumlah 2.126 yang akan kami lantik besok dan Pemko Tanjungbalai mengeluarkan setidaknya Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar) perbulan untuk menggaji PPPK paruh waktu ini yang sudah digolongkan berdasarkan pendidikan yaitu Sarjana, Diploma, dan SMA”, imbuh Wali Kota.
“Kami berharap agar tahun 2027 fiskal pusat stabil sehingga mampu memberikan dampak positif ke daerah. Selain itu sektor pendapatan bersumber dari PPHTB, PBB dan Retribusi parkir akan terus ditingkatkan. Pemko Tanjungbalai juga memberi perhatian untuk perbaikan Jalan nasional 14 KM, jalan Provinsi 4,5 KM yang belum tuntas dan perlu perbaikan sehingga ini memang menjadi perhatian kami terkait pelayanan publik, tentunya kami berharap dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Kota Tanjungbalai,” harapnya.
Pertemuan kali ini menjadi momentum yang baik bagi Pemko Tanjungbalai sehingga Visi Misi Tanjungbalai EMAS dapat selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim mengakhiri sambutannya.
Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Ir. Jemly Hutabarat, menyampaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prima terdiri dari kualitas pelayanan, bebas dari mal administrasi, memiliki manfaat, dan ke Indonesiaan yang berdasarkan pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki fungsi pengawasan, penilaian, dan perbaikan berkesinambungan.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, hanya 14 kabupaten/kota di Sumut, termasuk Kota Tanjungbalai dan 1 provinsi yang akan dinilai oleh Ombudsman RI. Hal ini menurut Herdensi Adnin karena terbatasnya anggaran.
“Karena keterbatasan anggaran, jadi kami tidak bisa menilai semua. Kami terbuka untuk saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi”, kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi Adnin.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan plakat kepada Pimpinan Ombudsman RI Jemly Hutabarat oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dan sebaliknya.
Usai acara seremonial, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan kunjungan ke SPPG Yayasan Hijrah Bersama Masyarakat Kota Tanjungbalai yang berlokasi di Gang Kampar LK II (Esdengki) Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso di pimpin oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina. Selanjutnya, Wakil Wali Kota bersama dengan Ombudsman RI mengunjungi RSUD dr Tengku Mansyur dan meninjau sejumlah fasilitas diantaranya Pelayanan RSUD dr Tengku Mansyur, Fasilitas Rawat Inap dan penyakit dalam, Gedung ICU dan Rawat Inap Bedah.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung, Para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD, Camat dan Lurah se Kota Tanjungbalai. (Ign/Syaf)
