TASLABNEWS, ASAHAN-Para mahasiswa yang melakukan aksi unjukrasa, Rabu (8/4/2026) menyayangkan sikap tidak kooperatif dari Plt Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagin) Kabupaten Asahan beserta Kabid Perindustrian yang tidak berani menemui mereka.
Ketidakhadiran kedua pejabat tersebut menurut mereka menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Padahal, kehadiran mereka sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi langsung terkait dugaan persoalan penyaluran bantuan sarana dan prasarana industri kepada masyarakat yang dinilai tidak transparan.
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menilai bahwa program bantuan yang digelontorkan oleh Dinas Kopdagin kepada masyarakat diduga kuat tidak melalui mekanisme pengumuman terbuka kepada publik.
Selain itu, tidak ditemukan adanya proses seleksi yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa program bantuan tersebut berpotensi terjadi praktik nepotisme dalam penentuan penerima manfaat.
Kondisi seperti ini tentu mencederai prinsip keadilan sosial dan merugikan masyarakat luas yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Seharusnya setiap program bantuan pemerintah dilaksanakan secara:
transparan, terbuka,
tepat sasaran,
dan dapat diakses informasinya oleh seluruh masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tidak adanya informasi resmi kepada masyarakat luas terkait program bantuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pelaksanaan program di lingkungan Dinas Kopdagin Kabupaten Asahan.
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menegaskan bahwa ketidakhadiran Plt Kadis Kopdagin dan Kabid Perindustrian saat aksi berlangsung semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum dijelaskan kepada publik.
Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak Plt Kadis Kopdagin Kabupaten Asahan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat.
2. Mendesak transparansi daftar penerima bantuan serta dasar penetapannya.
3. Meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan bidang perindustrian.
4. Mendesak Bupati Asahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Dinas Kopdagin yang diduga tidak profesional dalam menjalankan program bantuan masyarakat.
”Kami sangat kecewa tentunya kepada Plt kepala dinas dan Kabid perindustrian Kopdagin kabupaten Asahan karena tidak ada di tempat, tentunya ini memperkuat dugaan kami bahwasanya ada praktik KKN dalam program tersebut ” ujar Lukman Hakim sebagai Koordinator Aksi.
Aliansi Mahasiswa Asahan Bersatu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat Kabupaten Asahan.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (Edi/syaf)
