TASLABNEWS.COM, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu mencapai 1,45
juta jiwa atau 10 persen lebih dari total populasi 14,1 juta jiwa. Pemprov
Sumut diminta segera mencari solusi pengentasannya.
Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu mencapai 1,45
juta jiwa atau 10 persen lebih dari total populasi 14,1 juta jiwa. Pemprov
Sumut diminta segera mencari solusi pengentasannya.
 |
| Seorang anak di pemukiman penduduk yang miskin di Sumut. |
BPS tahun lalu mencatat penduduk miskin itu tersebar di 33
kabupaten dan kota
di
kabupaten dan kota
di
Sumut. Paling tinggi di Medan (206,87 ribu), Kabupaten Langkat
(114,19 ribu), Deliserdang (110,09 ribu), Simalungun (92,19 ribu), Asahan
(84,35 ribu) dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.
(114,19 ribu), Deliserdang (110,09 ribu), Simalungun (92,19 ribu), Asahan
(84,35 ribu) dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS
Simbolon mengatakan, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan
kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat
pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.
Simbolon mengatakan, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan
kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat
pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.
Untuk itu, kata anggota DPR dapil Sumut itu, pemda harus
menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.
menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.
“Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan
melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga,
akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan
pencari kerja,” katanya, Senin (18/9).
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan
melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga,
akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan
pencari kerja,” katanya, Senin (18/9).
Kemiskinan juga ditimbulkan dari masih rendahnya tingkat
pendidikan. Perlu adanya perhatian khusus dari pemda dalam memberikan
pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu. Ia memisalkan dengan memberikan
beasiswa kepada pelajar kurang mampu.
pendidikan. Perlu adanya perhatian khusus dari pemda dalam memberikan
pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu. Ia memisalkan dengan memberikan
beasiswa kepada pelajar kurang mampu.
“Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan
sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada
kepentingan masyarakat,” ucapnya.
sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada
kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Lalu, lanjut Effendi menyebutkan, pembangunan ke setiap
daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi
pembangunan di setiap daerah merata.
daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi
pembangunan di setiap daerah merata.
Seperti diketahui, pada 2018, anggaran desa dikisaran Rp 60
triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini
ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.
triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini
ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Meski sudah adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemda
dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana coorporate social
responsibility (CSR). Dana itu, katanya, bisa dimanfaatkan membangun desa
seperti pembangunan infrastruktur di daerah.
dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana coorporate social
responsibility (CSR). Dana itu, katanya, bisa dimanfaatkan membangun desa
seperti pembangunan infrastruktur di daerah.
“Diharapkan dana desa ini bisa meningkatkan akses
masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan
prasarana dasar,” ucapnya.
masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan
prasarana dasar,” ucapnya.
Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih
adanya korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
adanya korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
“Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa
menikmati hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya. (syaf/int)
menikmati hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya. (syaf/int)
