Waduh, Pembelian Kacamata Istri Bupati Labuhanbatu Ditampung di APBD

TASLABNEWS.COM, RANTAU –Ternyata Pemkab Labuhanbatu mengucurkan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk pembelian kacamatan
untuk istri bupati dan Bupati Labuhanbatu Pangonal sebesar Rp7,9 juta.

Hal itu terungkap saat puluhan massa Pos Perjuangan Rakyat (Pospera)
Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur
(KIAMaT) menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Bahkan
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap tidak membantah hal tersebut.

“Itu kan
ditanggung BPJS, tapi nanti ya abang chek di APBD,” sebutnya melalui
seluler.

Pangonal Harahap membenarkan, bahwasanya sejak terpilih kita
difasilitasi kaca mata. 

“Begitu kita kemarin terpilih, kita difasilitasi kaca mata.
Maka tahun kedua, kita pikirkan seperti itu juga, maka mungkin ada pembelian
kaca mata,” ujarnya melalui pesan Whatsaap.

Ditambahkan Pangonal, dan kalau memang itu merupakan
kesalahan yang tidak diperkenankan, seharusnya staff menyampaikan pada kami agar
tidak dilakukan pembelian kaca mata.

“Kalau memang itu merupakan kesalahan, dan itu
pasti saya kembalikan uangnya kalau menyalahi apalagi bukan seberapa,”
tandasnya.

Sebelumnya, aksi demonstrasi tersebut menuntut pihak
kejaksaan mengusut secara tuntas kasus dugaan mark up tower Wifi di 75 Desa se
Labuhanbatu. 

“Harus diusut sampai tuntas keterlibatan semua pihak
termasuk jikapun ada keterlibatan anak Bupati,” kata Ishak penanggung
jawab aksi dalam orasinya.

Dibeberkanya bahwa mereka selaku Pospera adalah relawan
Jokowi yang bertugas sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi dalam
mengawal pembangunan.

Sehingga mereka kecewa jika Labuhanbatu sejak dipimpin oleh
Bupati yang merupakan kader PDI Perjuangan terkesan bobrok akibat adanya isu
korupsi yang menyeret-nyeret keluarga bupati.

Bahkan Ishak mengecam adanya isu yang beredar di Labuhanbatu
bahwa pihak Bupati kerap menjual-jual nama poltisi PDI Perjuangan di Senayan
agar bisa lepas dari jeratan hukum, khususnya korupsi.

“Jangan jual-jual nama Trimedya, saya merupakan juru
Kampanye Trimedya di Labuhanbatu,” kata Ishak lagi.

Dalam aksi tersebut, Ishak menuntut agar pihak kejaksaan
secara tuntas dan maksimal mengusut dugaan korupsi tower Wifi, karena mereka
akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut.

Selain mendesak pengusutan tower WiFi oleh pihak Kejaksaan,
para demonstran juga membeberkan adanya indikasi korupsi lainya ditubuh Pemkab
Labuhanbatu seperti adanya dugaan korupsi pembelian 2 buah kacamata istri
Bupati yang nilainya sebesar Rp7,9 juta diambil dari kas Setdakab Labuhanbatu.

“Apa boleh istri Bupati pakai uang negara beli
kacamata,” teriaknya.

Tidak memakan waktu lama berorasi di depan kantor Adhyaksa,
pihak demonstran akhirnya diajak masuk keruang Kepala Kejaksaan Negeri, sebanyak
lima orang
pendemo akhirnya bertemu dengan Kepala Kejaksaan Setyo Pranoto SH.

Di ruangan tersebut para aktivis ini, berdialog dengan
Kajari terkait penuntasan kasus hukum tower Wifi dan sejumlah dugaan korupsi
lainya yang terjadi di tubuh Pemkab Labuhanbatu. Seperti dugaan adanya
penggunaan uang kas daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Para demonstran kemudian
menyerahkan laporan secara resmi dengan 5 Point tuntutan kepihak kejaksaan
disertai foto copy pembelian kaca mata istri Bupati Labuhanbatu.

5 Poin tuntutan tersebut diantaranya, yang pertama agar
pihak Kajari Bertindak Jujur, adil, Benar dan transparan dalam pelaksanaan
proses hukum terhadap dugaan penggelembungan ( Markup) proyek tower wi-fi di 75
Desa se Labuhanbatu dari taksiran harga di Sumatera Utara, antara 15 juta
sampai dengan 17 juta per Desa.

Kedua, agar dilakukan proses hukum terhadap pemasangan tower
wi-fi di Desa yang mendapat jaringan internet seperti Desa Janji, dan Lingga
tiga, dan seluruh Desa di Kecamatan Bilah Hulu karena di Desa tersebut sudah
terpasang tower tinggi milik Telkomsel (di Kampung Bambu Kuning), dan tower
lainnya yang dapat di akses jaringan telekomunikasinya oleh seluruh Desa
dimaksud, dimana diduga terjadi penyimpangan dalam tower tersebut diatas.

Ketiga, agar dalam proses dugaan Korupsi dimaksud, seluruh
pihak yang terlibat diproses secara adil sekalipun melibatkan anak seorang
kepala daerah ( Bupati)

Kemudian pada poin keempat, Masa KIAMaT meminta untuk
mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang diduga merugikan Negara seperti
pembelian kaca mata untuk istri salah satu pejabat tinggi Pemkab Labuhanbatu.

Dan terakhir di point kelima, Agar pihak Kejaksaan Negeri
Labuhanbatu, untuk tidak menyalah gunakan Fungsinya sebagai penegak Hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
Setyo Pranoto berjanji akan menindak lanjuti seluruh tuntutan para aktivis,
terkhusus soal pembelian kacamata dihadapan pendemo Kajari memerintahkan Kepala
Seksi Intelijen Ricardo Marpaung segera meindaklanjuti laporan tersebut.

Bahkan Kajari juga mengapresiasi masyarakat Labuhanbatu
khususnya para aktivis yang bersedia mengawal penegakan hukum di Labuhanbatu,
agar terhindar dari intervensi-intervensi pihak tertentu.

“Kejaksaan akan melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundangan undangan yang berlaku,” tandas Kajari.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Asset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Indra Sila saat dikonfirmasi terkait
pembelian kaca mata Istri Bupati Labuhanbatu yang menggunakan uang APBD
mengatakan, akan mengecheknya terlebih dahulu di APBD.

“Itu kan
ditanggung BPJS, tapi nanti ya abang chek di APBD,” sebutnya melalui
seluler.

(syaf)