Mahasiswa yang menggelar aksi demo |
Asrama menilai ini temuan data hasil audit BPK di Tahun 2017. Aksi tersebut dimulai dari Bundaran PLN Jalan Jendral Sudirman lalu menuju Kantor Dinas Sosial Tanjungbalai, Selasa (12/4).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Vicky Suprayoto mengatakan pada Tahun 2017 lalu Dinas Sosial telah menganggar dana untuk belanja barang dan jasa. Realisasi tersebut untuk beberapa kegiatan seperti pembinaan razia tuna susila, anak jalanan dan anak cacat.
“Namun, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Dinas Sosial tersebut. Dimana kegiatan dengan anggaran yang sangat fantastis di setiap tahunnya itu masih menghasilkan efek yang sangat buruk. Bahkan diduga fiktif dilaksanakan di kota yang berslogan bersih ini,” jelas Vicky.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tanjungbalai Melalui Kabid Perlindungan Sosial, Siti Fatimah yang menemui massa menjelaskan dirinya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab apa disampaikan massa. Pun demikian, semua aspirasi akan disampaikannya kepada Kepala Dinas.
Setelah itu, aksi berlanjut ibarat maraton ini singgah di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai Asahan sambil menyerahkan berkas kepada Kasi Intel Kejaksaan Negri Tanjungbalai Asahan, Hardiansyah. Hardiansyah menjelaskan akan menindaklanjuti laporan massa ini.
Selesai dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, aksi dilanjutkan kepada Kantor Wali Kota Tanjungbalai dan diterima oleh Sekda Kota Tanjungbalai, Abdi Nusa.
“Kami akan menindak lanjuti terkait masalah ini. Bukan hanya pada Dinas Sosial, bahkan pada Dinas lain pun akan kami tindak lanjuti kalau memang sudah menyangkut temuan dari BPK RI dan nantinya kami akan memanggil Kepala Dinasnya beserta Inspektorat,” tegas Abdi.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai, Walman Riadi P. Girsang menjelaskan temuan dugaan fiktif tersebut sudah diselesaikan oleh Dinas Sosial sendiri.