TASLABNEWS, SIANTAR-Pihak Polres Siantar didesak agar mengusut dugaan mark up insentif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp738 juta lebih yang diterima 129 pejabat Pemko Siantar termasuk Pj Walikota dan Sekda.
 |
| Ketua KNPI Siantar Ilal Nasution dan lembaran buku audit BPK. |
Desakan itu diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) cabang Kota Pematangsiantar Ilal Nasution kepada taslabnews.com, Rabu (13/2/2019).
Pasalnya menurut Ilal, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Sumatera Utara, nomor:49.C/LPH/VXIII.MDN/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari 129 orang pejabat ada nama PJ Walikota Pematangsiantar tahun 2016 yang ikut menikmati aliran dana insentif PPJ sebesar Rp737.483.296
tersebut.
BERITA TERKAIT:
BacaJuga
Dimana Pj Walikota menerima Rp39.553.379. Sedangkan Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) dan Sekda Siantar
Dalam daftar penerima aliran dana insentif hasil temuan BPK jelas disebutka ada 99 orang staf di Pemko Siantar menerima Rp456.619.659 insentif dana PPJ.
Lalu ada 25 orang yang menjabat sebagai kepala bidang, kasubag, kasi, kepala UPTD, dan sekretaris UPTD di jajaran Pemko Pematangsiantar yang menerima Rp161.089.848.
BACA BERITA LAINNYA:
Curi Pagar Besi, Pria Bertato di di Tanjungbalai Diamuk Massa
Selain itu Kadis PPKAD menerima Rp33.162.227. Sedangkan sekretaris DPPKAD menerima Rp14.078.284.
Plt Sekda Siantar menerima Rp2.605.458. Sedangkan Sekda Siantar menerima Rp31.374.438.
“Kami dari KNPI Siantar berharap kapolres berani mengusut kasus dugaan mark up tersebut. Kami tak ingin polres hanya diam atas temuan BPK tersebut,” ucap Ilal. (Syaf)
