TASLABNEWS, SIMALUNGUN-Pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) diminta menangani dugaan Mark up (korupsi) pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Alat Tulis Kantor (ATK) di Setdakab Simalungun. Jika Poldasu butuh bukti, maka hasil audit BPK bisa dijadikan dasar untuk menangani kasus ini.
 |
| Hasil audit BPK. |
Permintaan itu disampaikan Ketua Sapma PP Simalungun Faisal kepada taslabnews, Selasa (26/2).
Faisal mengatakan untuk pembelian ATK ada dugaan Mark up anggaran Rp107 juta, sedangkan untuk pembelian BBM kendaraan dinas dugaan Mark up Rp137.652.150.
 |
| Hasil audit BPK atas dugaan Mark up pembelian ATK di Setdakab Simalungun. |
Hal itu bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 58.C/LHP.XVIII.MDN/06/2017 tanggal 14 Juni 2017.
Hasil audit BPK, dalam proses pembelian BBM, mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara uang persediaan.
Faisal mengatakan, untuk kasus dugaan mark up pembelian ATK di bagian organisasi dan tata laksana Setdakab Simalungun
sebesar Rp17.629.500.
Dibagian Umum dan perlengkapan Rp9.868.000.
Di Humas dan Protokol Rp4.482.000. Dibagian keuangan Rp4.745.000.
Dibagian administrasi kemasyarakatan Rp22.108.000.
Dibagian Perekonomian Rp81.996.000. Dibagian hukum Rp2.319.000. Sedangkan dibagian pembangunan Rp23.009.000.
Sedangkan untuk pembelian BBM kendaraan dinas, hasil pemeriksaan BPK, nilai pengadaan pembelian BBM sebesar Rp757.355.800.
BERITA TERKAIT:
Ada Dugaan Mark Up Anggaran Rp107 Juta di Sekretariat Daerah Simalungun untuk Beli ATK
Kadis Infokom Simalungun Bungkam, Soal Temuan Dugaan Mark Up Pembelian ATK Rp170 Juta di Setdakab
Sedang hasil pemeriksaan BPK anggaran untuk pembelian BBM Rp619.704.650. Artinya ada Mark up anggaran Rp137.652.150 untuk pembelian BBM kendaraan dinas.
Faisal sangat berharap agar Kapoldasu bisa memerintahkan kepada Kapolres Simalungun untuk mengusut dugaan Mark up anggaran di Setdakab Simalungun.
“Kalau Kapolda butuh bukti dugaan Mark up di Setdakab Salungun, lihat saja hasil audit BPK,” ucap Faisal. (Syaf)
