Gawat, Untuk Ketiga Kalinya, LKPD Kota Tanjungbalai Disclaimer

TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dinyatakan disclaimer atau tidak memberikan pendapat (TMP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Utara. 

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumut, VM Ambar Wahyuni kepada media dalam Media Workshop Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu lalu.

Selain LKPD Kota Tanjungbalai, lanjut Ambar Wahyuni, ada Pemkab Simalungun dan Kabupaten Nias Barat yang juga mendapatkan desclaimer dari BPK Perwakilan Sumut. 

Menurut Ambar Wahyuni, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan statusLKPD menjadi disclaimer, diantaranya adalah tidak mampu menyusun laporan keuangannya secara lengkap dan terperinci.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakot Tanjungbalai, Darwansyah Merta Wijaya saat dihubungi, Senin (1/7), mengaku belum mengetahui opini dari BPK Perwakilan Sumut terhadap LKPD Pemko Tanjungbalai.

“Saya belum tahu apa opini dari BPK Perwakilan Sumatera Utara terhadap LKPD Pemko Tanjungbalai Tahun 2018 tersebut. Namun demikian, nantilah saya akan cek dulu kebenaran dari informasi tersebut”, ujar Darwansyah Merta Wijaya seraya menolak berkomentar lebih lanjut.

Berdasarkan catatan awak media ini, ternyata sebelum LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2018, LKPD Kota Tanjungbalai juga pernah mendapat oponi tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Berita lain:

Sesuai Temuan BPK, Pengerjaan Aula Kejari Kisaran Terlambat 34 Hari

Hasil Temuan BPK, Ada Indikasi Kecurangan Pembangunan Rusunawa di Kisaran

Dihantam Ombak, Pengendara Skuter di Danau Toba Terjatuh dan Kena Baling-baling

LKPD Kota Tanjungbalai tersebut yakni LKPD tahun 2012 dan 2013 juga mendapatkan opini serupa dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Dengan demikian, maka sejak jabatan Walikota Tanjungbalai beralih dari (Alm) dr H Sutrisno HadiSpOG pada tahun 2010 lalu, LKPD Kota Tanjungbalai sudah 3 (tiga) kali mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK Perwakilan Sumatera Utara. 

Dua kali dimasa kepemimpinan Dr H Thamrin Munthe MHum periode 2010 – 2015 dan 1 kali dimasa kepemimpinan M Syahrial SH MH periode 2016 – 2021. (ign/mom)