TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Bebas dan maraknya penggunaan kapal pukat harimau/trawl dan pukat tarik lainnya yang tidak ramah lingkungan beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional di perairan Selat Malaka khususnya di pesisir Pantai Asahan, Sumatera Utara menyebabkan nelayan tradisional Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan resah dan terancam akan kehilangan sumber mata pencarian.
Akibatnya, ribuan nelayan tradisional Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan berunjuk rasa ke Kantor Walikota Tanjungbalai, Rabu (18/9) siang.
Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjungbalai – Asahan ini menuntut Walikota Tanjungbalai H M Syahrial SH MH agar peduli dengan nasib para nelayan tradisional Kota Tanjungbalai.
Alasannya, karena keberadaan kapal pukat harimau (trawl) maupun pukat tarik lainnya yang tidak ramah lingkungan beroperasi di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara dinilai telah merusak lingkungan dan mematikan kehidupan nelayan tradisional.
Selain menuntut kepedulian dari Walikota Tanjungbalai, para nelayan ini juga meminta agar Walikota Tanjungbalai turut serta mendukung dan mendesak penegakan hukum yang benar-benar terkait dengan penangkapan ikan di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara.
Massa juga meminta pihak penegak hukum agar mengusut dan menindak oknum pemerintah maupun aparat penegak hukum yang mem-back up penggunaan pukat harimau (trawl) dan pukat tarik lainnya yang tidak ramah lingkungan beroperasi di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara.
“Beroperasinya pukat harimau dan pukat tarik lainnya yang tidak ramah lingkungan di perairan Selat Malaka khususnya di pesisir pantai Asahan, Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir ini, betul-betul sangat meresahkan nelayan tradisional,” kata orator aksi.
“Selain bebas beroperasi hingga ke pesisir pantai, alat tangkap yang mereka gunakan juga merusak lingkungan dan menggerus habis habitat laut di dekat pantai, tempat dimana nelayan tradisional biasanya beroperasi menangkap ikan,” lanjutnya.
“Jika pemerintah tidak segera menindak dan melarang beroperasinya kapal-kapal pukat harimau (trawl) maupun pukat tarik lainnya yang merusak lingkungan itu, maka kami khawatir, nelayan tradisional akan bertindak dengan caranya masing-masing,” tegasnya.
“Hal itu kemungkinan besar akan terjadi karena nelayan tradisional tidak ingin kehilangan mata pencarian sekaligus kehilangan sumber kehidupannya dan keluarganya”, ujar para juru bicara dari nelayan secara bergantian, seperti Muslim Panjaitan, Hasnan Matondang, Mustaqim Marpaung maupun perwakilan kelompok nelayan lainnya.
Tidak berapa lama setelah menyampaikan orasi, Walikota Tanjungbalai H M Syahrial SH MH didampingi sejumlah petinggi Pemko Tanjungbalai mendatangi kerumunan massa yang berasal dari berbagai kelompok nelayan tradisional yang berkumpul di halaman Kantor Walikota Tanjungbalai.
“Saya senang sekali dan berterima kasih kepada ribuan nelayan yang telah bersedia datang dan bertemu dengan saya di Kantor Walikota Tanjungbalai ini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang luar biasa ini,” sambut Syahrial.
“Setidaknya, ada dua poin penting yang dapat saya tangkap dari orasi-orasi yang disampaikan tadi yakni terkait beroperasinya Pukat Harimau (Trawl) dan pukat tarik yang tidak ramah lingkungan lainnya di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara,” katanya.
“Kedua adalah tindakan tegas harus segera dilakukan terhadap kapal pukat harimau (trawl) maupun pukat tarik lainnnya agar tidak beroperasi lagi di pesisir pantai Selat Malaka,” ujar orang nomor satu di Pemko Tanjungbalai ini.
Pada kesempatan itu, Walikota juga menegaskan bahwa semua persoalan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Pemko Tanjungbalai sendiri.
Oleh karena itu, imbuhnya, Pemko Tanjungbalai akan melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya agar kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku.
Usai memberikan penjelasan dihadapan massa nelayan, Walikota Tanjungbalai didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Ekbangsos, Wakapolres Tanjungbalai, Kasatpolair Polres Tanjungbalai dan para pimpinan OPD terkait melakukan pertemuan dengan perwakilan dari nelayan di Aula II Kantor Walikota Tanjungbalai.
Usai melakukan pertemuan tersebut, massa nelayan ini kemudian bergerak melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Asahan di Kisaran. (ign/mom)
