TASLABNEWS, ASAHAN-Tindakan Dinas Kesehatan Asahan yang tidak membayar pajak 100 unit kendaraan dinas dianggap tak wajar. Pasalnya sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan membayar pajak kendaraan dinas.
Itu dikatakan praktisi hukum di Asahan Syaipul Puad Tarigan SH MH kepada taslabnews, Senin (7/10).
“Jelas sangat memalukan tindakan dr Aris Yuhardiansyah sebagai kepala dinas. Sedangkan sekelas menteri saja bayar pajak kendaraan. Cari saja di google pasti ada disebutkan menteri bayar pajak kendaraan dinas. Bahkan Menkeu Sri Mulyani gara-gara telat bayar pajak kendaraan dinas dibuli,” ucap Syaipul.
Masih dari Syaipul, sebagai pejabat negara dr Aris punya rasa malu karena tidak membayar pajak.
“Apa lagi menurut Samsat Asahan pihak samsat sudah beberapa kali menyurati tapi tidak digubris. Itu menunjukkan kesombongan dr Aris selaku kepala dinas. Itu juga jadi contoh buruk bagi masyarakat. Nah dr Aris kenapa tak bayar pajak. Apa dia merasa sudah lebih hebat dari menteri,” ucap Syaipul.
Menurut warga Jalan Khairil Anwar Kisaran ini, dirinya juga merasa heran dengan sikap Kejari Kisaran yang tidak menangani kasus pengemplangan pajak ini.
“Bukti temuan BPK dan pengakuan dari samsat itu sudah bukti kuat. Kok kejari tidak menangani kasus ini,” ucapnya.
Menurut Syaipul, dirinya malah heran dengan penindakan hukum di Asahan. Dimana pengemplang pajak tidak tersentuh hukum.
“Aneh saja. Pengemplang pajak kok gak ditindak. Baru di Asahan ini kejadian. Apa dasar dr Aris tak bayar pajak. Padahal anggarannya ada ditampung. Itu sesuai pengakuan Kadis Infokom Asahan. Pertanyaannya kenapa tidak dibayarkan,” tambahnya. (Syaf)
