TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Sekjend PK KNPI Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Ahmad Fauzi Hasibuan mengatakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Mahyarudin Salim Batubara terkesan tidak memahami persoalan dan seperti mencoreng muka sendiri.
Itu dikatakan Ahmad Fauzi Hasibuan menanggapi unggahan video yang diposting Mahyaruddin Salim pada facebook anggota DPRD Sumut itu pada 3 Desember 2019 lalu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Video yang berdurasi sekitar 6 menit 54 detik tersebut, Mahyarudin terlihat sedang berbicara dalam rapat dan membahas tentang program Kelompok Usaha Bersama yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2018 yang disinyalir fiktif serta penerima PKH yang dinilai ada praktik kongkalikong khususnya di kota Tanjungbalai.
Ahmad Fauzi menyampaikan kepada awak media taslabNews.com Rabu (4/12/2019) bahwa dia sangat menyesalkan pernyataan Anggota komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut, yang juga merupakan putra asli Kota Tanjungbalai karena dinilai tidak memuat fakta dan jauh dari realita lapangan sehingga terkesan tidak memahami persoalan dan seperti mencoreng muka sendiri.
“Terkait persoalan 25 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2018, semua data yang menerima harus sesuai dengan Data Basis Data Terpadu (BDT). Jadi orangnya jelas dan ada, maka sangat bertentangan dengan pernyataan Mahyaruddin yg menyatakan penerima KUBE tidak jelas atau fiktif,” ungkap Fauzi.
Mengenai persoalan Mahyaruddin Salim tidak kenal siapa saja yang menerima bantuan KUBE tersebut, Fauzi juga mengatakan bahwa tidak ada kewajiban penerima KUBE harus kenalan kepada Bung Mahyaruddin.
“Bantuan tersebut diserahkan pada tahun 2018, Bung Mahyaruddin belum menjadi anggota DPRD. Jadi kapasitas apa mereka harus kenalan,” ujarnya heran.
“Terkait masalah PKH, semua sesuai alur dan prosedur, jadi tudingan Mahyaruddin Salim tentang kongkalikong dalam menentukan penerima PKH sangat tidak berdasar, saya berharap agar semua penyampaian harus dikuasai terlebih dahulu dan berdasarkan fakta yang ada, jangan hanya kabar burung,” pungkas Fauzi.
Secara terpisah Mahyarudin Salim saat di konfirmasi melalui panggilan WhatsApp mengatakan bahwa dalam kesempatan itu ia sedang menanggapi paparan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara karena tidak dapat menunjukkan detail penerima KUBE TA 2018 yang dibiayai APBD Provinsi.
“Dalam kesempatan itu saya menanggapi paparan dinas provinsi karena tidak bisa menunjukkan detail data penerima KUBE, sama sekali bukan untuk memojokkan Dinas Sosial Daerah ataupun petugas PKH Daerah, jadi jangan salah faham. Niat saya supaya Dinas Provinsi jangan main-main dan sepele dengan data” tukas Mahyarudin Salim.
Mahyarudin juga menambahkan, sebagai anak Tanjungbalai pasti ingin yang terbaik untuk Tanjungbalai. Saat ini posisi saya sebagai anggota DPRD Provinsi maka saya harus memastikan tidak ada kesenjangan antara data Provinsi dan data Daerah Kabupaten/Kota khususnya Tanjungbalai,” tutup Mahyarudin Salim. (rbb/mom)
