TASLABNEWS, ASAHAN- Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPRD Asahan, hal itu menunjukkan kinerja 45 anggota DPRD Asahan tak becus.
Itu dikatakan salahsatu aktivis di Asahan Muhammad Isa Ansori kepada taslabnews, Selasa (9/6/2020).
Menurut Isa, temuan BPK atas dana reses dan tunjangan kekuarga serta tunjangan beras yang tidak sesuai ketentuan itu sangat mencederai hati warga Asahan yang memilih wakil rakyatnya yang duduk di kursi DPRD.
“Sebagai wakil rakyat harusnya anggota DPRD mementingkan rakyat. Bukan merugikan keuangan negara apa lagi banyak ngoceh di facebook. Mereka wakil rakyat dan digaji dari uang rakyat,” ucapnya.
Isa menambahkan, sebenarnya selaun dana reses dan tunjangan keluarga serta beras, masih banyak lagi temuan BPK atas pengelolaan anggaran di DPRD Asahan.
Namun, pihaknya sengaja tidak mau melaporkan temuan BPK ke polisi dan jaksa. Alasannya, ia ingin melihat kesungguhan penegak hukum di Asahan atas kasus yang sudah dilaporkan.
“Jika Polres Asahan serius menangani kasus yang dilaporkan, saya jamin saya akan melaporkan temuan BPK yang lain atas dugaan penyimpangan anggaran di DPRD Asahan,” ucapnya. (Syaf)
