TASLABNEWS – PSSI melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengamanan, penegakan hukum, kesehatan dan hubungan luar negeri dalam kegiatan PSSI. Kerja sama itu juga akan membentuk Satgas Antimafia Bola untuk mencegah “Match Fixing” atau pengaturan skor.
Sosialisasi tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PSSI dan Polri Nomor 12/PSSI/VII-2021 dan Nomor PKS/27/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penerbitan Rekomendasi dan/atau Pemberian Izin Bantuan Pengamanan, Penegakan Hukum, Kesehatan dan Hubungan Luar Negeri dalam Kegiatan PSSI
BacaJuga
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops), Irjen Imam Sugianto dan jajarannya. Kemudian dari PSSI, Ketua Umum PSSI, Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Ketua Komdis Irjen Pol (Purn) Erwin Tobing, dan staf khusus.
Sementara dari pihak PT Liga Indonesia Baru (LIB), Dirut PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, Direktur Operasional PT LIB Irjen Pol (Purn) Sudjarno dan jajarannya.
Dalam sambutan, Imam meyampaikan terimakasih kepada PSSI terkait perjanjian kerja sama tersebut. Kerja sama itu menindaklanjuti kerjasama yang pernah dicetuskan Menpora, Zainudin Amali dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Intinya kerjasama ini, mengawal kompetisi Liga 1 dan 2 dari awal hingga akhir. Dan yang paling penting di akhir nanti ada penilaian positif dari publik terkait kompetisi ini,” terang Imam.
Ditambahkan, Imam bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, yang paling penting dalam mengawal liga 1 dan liga 2, terkait protokol kesehatan (prokes).
Selain itu Polri juga mengetahui tentang berita pengaturan skor.
“Isu negatif akan menimbulkan kerawanan dan gangguan. Karena pada akhirnya akan menimbulkan keresahan di Kamtibmas. Itu sebabnya harus ada koordinasi antara PSSI, Mabes Polri, dan Polda,” ujar Imam.
Pria kelahiran Malang itu juga membenarkan bahwa Satgas Anti Mafia Bola masih ada. Bahkan satgas itu sering hadir dalam beberapa pertandingan, baik itu di Liga 1 maupun Liga 2.
“Tugas Satgas Anti Mafia Bola itu adalah pencegahan. Tugas ini secara ke wilayahan. Tolong dipahami betul oleh seluruh Polda di Tanah Air dan SOP nya ditajamkan. Jangan sampai kemudian di wilayah tidak tahu soal Satgas Anti Mafia Bola ini,” jelas Imam.
Pada kempatan tersebut, Ketum PSSI mengatakan bahwa perjanjian kerjasama itu merupakan yang pertama dalam sejarah PSSI. “Ini bukan karena saya mantan polisi. Tetapi, saya ingin mengembalikan sepak bola ke hal-hal yang benar,” sebut Iriawan.
Iriawan juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan tiga arahan kepadanya. Pertama timnas Indonesia harus berprestasi. Harus bisa berbicara. Kedua kompetisi harus menarik dan enak ditonton. Ketiga adalah industri.
“Industri ini bisa berjalan jika ada trust (kepercayaan). Lihat saja sekarang banyak klub Liga 2 yang dibeli oleh pesohor. Ini menandakan adanya kepercayaan,” kata Iriawan
Dilanjutkannya sosialisasi kerjasama tersebut nanti akan berlanjut antara Mabes Polri dan PSSI. Iwan juga menyoroti masih ada penonton di beberapa laga Liga 3, sementara dalam aturan PSSI selama ini, belum mengizinkan adanya penonton.
“Itu sebabnya dengan sosialisasi, semua bisa memahami semua aturan yang ada,” ujar pria yang sering disapa Iwan Bule itu.
“Sampaikan jika ada keluhan atau kendala kepada kepolisian setempat. Jadi kemudian jika ada masalah, jangan menyalahkan polisi. Tugas polisi yang utama adalah kamtibmas. Itu sebabnya sekali lagi Asprov harus aktif,” ujarnya mengakhiri. (ril/mom)
