TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Kapolres Tanjungbalai, AKBP Triyadi,SH,SIK tinjau langsung kegiatan penyaluran Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Tahun 2022 di Kota Tanjungbalai.
Penyaluran Program BT-PKLW tahun 2022 tersebut dilaksanakan di Aula Sarja Arya Racana Polres Tanjungbalai pada hari Senin (25/4) sekitar pukul 14.30 WIB.
Menurut Kapolres Tanjungbalai, AKBP Triyadi, kegiatan penyaluran BT-PKLW tersebut merupakan bukti perhatian dan kehadiran Pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, imbuhnya, bantuan tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat pasca kelangkaan minyak goreng.
“Semoga bantuan tunai ini dapat menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita para pedagang kaki lima dan warung untuk terus berkarya dan melayani masyarakat dalam memberikan layanan dagangan serta dapat meneruskan kehidupan di masa pandemi Covid-19. Dan program BT-PKLW ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat tingkat bawah untuk menjaga daya beli, keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan pemilik warung,” ujar Kapolres, AKBP Triyadi,SH,SIK.
Amatan dilapangan memperlihatkan, kegiatan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang dilaksanakan di Aula Sarja Arya Racana Polres Tanjungbalai ini berjalan dengan lancar dan tertib. Sementara, saat melakukan peninjauan langsung, Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi,SH,SIK terlihat didampingi oleh Waka Polres Tanjungbalai Kompol H Jumanto,SH,MH, Kasat Binmas AKP Eddy Siswoyo serta KBO Binmas Polres Tanjungbalai Ipda Syaifuddin,SH.
Seperti diketahui, Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) tahun 2022 ini digelar secara spesifik dan menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0 % (persen) di tahun 2024. Dari 212 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLW tersebut, 106 kabupaten/kota disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/ kota lainnya disalurkan oleh TNI. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi penerima BT-PKLW. (ign/Syaf)
