TASLABNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro pada Rabu malam (20/08/2025)bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Utara.
Rapat dipimpin oleh Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Dr. Rudi Brando Hutabarat.
BacaJuga
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyamakan langkah pemerintah daerah, lembaga statistik, lembaga moneter, dan penyedia cadangan pangan. Fokus utama rapat adalah membahas arah pertumbuhan ekonomi Sumut, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat sinergi melalui program simultan Bulog Sumut berupa intervensi pasar lewat Program Pangan Murah yang akan dilaksanakan serentak di kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus ditopang oleh investasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas pangan. Dengan target pertumbuhan 6,8%–7,2% dan kebutuhan investasi hingga Rp53 triliun, pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
“Ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras adalah kunci. Karena itu sinergi dengan Bulog, BI, dan BPS sangat penting untuk menopang arah kebijakan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menjelaskan kesiapan Bulog menjalankan Program Pangan Murah secara serentak sebagai instrumen intervensi pasar. Ia menegaskan stok beras Sumut dalam kondisi aman, dan Bulog siap mendistribusikan ke seluruh kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
“Program ini bukan hanya menjaga ketersediaan beras, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat menentukan agar distribusi berjalan tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sumut yang mencapai 5,03% pada 2024. Ia mengingatkan bahwa capaian ini perlu ditingkatkan dengan strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah.
“Pertumbuhan Sumut solid, tapi kita perlu mengurangi disparitas dan memperkuat sektor-sektor produktif di daerah. Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi,” paparnya.
Amalia juga menegaskan bahwa BPS mendapat amanah dari Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menjadi pedoman untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu.
Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan updating DTSEN secara langsung dengan melihat kondisi objektif masyarakat di lapangan.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kontribusi sebagai salah satu daerah penopang ekonomi Sumut, dengan PDRB ADHB mencapai Rp57,4 triliun atau peringkat ke-5 tertinggi di provinsi.
Asahan menegaskan komitmen memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pangan.
Kehadiran Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si dalam forum ini bukan sekadar bentuk seremoni, melainkan wujud keseriusan Pemkab Asahan dalam merespons arah kebijakan provinsi.
“Asahan siap mendukung langkah Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan potensi sektor riil yang kita miliki, ditambah perbaikan layanan publik dan dukungan kebijakan fiskal, kami optimistis Asahan dapat memperluas kontribusi terhadap ekonomi Sumut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Asahan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemkab Asahan, yakni Kepala Bapperida Kabupaten Asahan, Kepala BKAD/Bappenda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, sebagai bentuk dukungan teknis terhadap kebijakan ekonomi makro yang dibahas. (rel)
