TASLABNEWS, ASAHAN-
Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Koperindag) Kabupaten Asahan di demo massa dari Gerakan Mahasiswa untuk Demokrasi dan Aksi (GARUDA).
Mereka menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan pembiaran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, serta penggelembungan anggaran perjalanan dinas dan pemborosan belanja kegiatan Tahun Anggaran 2025.
Aksi tersebut menjadi tamparan keras bagi wajah birokrasi daerah yang dinilai gagal menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. GARUDA menilai, hingga hari ini, temuan BPK 2023 terkesan dibiarkan mengendap tanpa penyelesaian yang jelas, seolah-olah kebal dari pengawasan publik.
Dalam orasinya, Ketua Umum GARUDA menyebut bahwa anggaran perjalanan dinas yang membengkak patut dicurigai sebagai modus klasik pengurasan uang rakyat yang dikemas dalam agenda formal. Ironisnya, pembengkakan anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan.
“Kami mencium aroma pemborosan dan dugaan penggelembungan anggaran yang terang-benderang. Jika temuan BPK saja tidak ditindaklanjuti secara serius, lalu di mana letak komitmen Dinas Koperindag terhadap keuangan negara?” tegas Lukman Hakim Ketua Umum Garuda. Kamis (8/1/2026)
Tak hanya itu, belanja kegiatan Tahun 2025 turut menjadi sorotan tajam. GARUDA menilai banyak program hanya bersifat seremonial, minim dampak, Barang Hibah Yang Di Berika Kepada Masyarakat Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi dan berpotensi menjadi ladang pemborosan anggaran. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa anggaran daerah tidak dikelola untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan segelintir elite birokrasi.
Dalam hal ini Sekretaris Dinas koperasi perdagangan dan perindustrian Khualid Armansyah Lubis, S.Sos yang menanggapi para masa demonstran mengatakan “saya rasa perjalanan Dinas itu untuk kegiatan kegiatan yang ada diluar kota salah satu contoh nya kegiatan dekranasda di jakarta, dan temuan BPK pastinya sudah diselesaikan dan silahkan buat laporan kepada pihak yang berwajib ketika menemukan kejanggalan di Dinas koperasi perdagangan dan perindustrian”
GARUDA menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan indikasi kegagalan moral dan tata kelola keuangan publik. Oleh karena itu, GARUDA mendesak:
Pembukaan data realisasi anggaran perjalanan dinas dan belanja kegiatan secara transparan kepada publik.
1.Pertanggungjawaban terbuka atas seluruh Temuan BPK Tahun 2023.
Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan penggelembungan anggaran dan potensi kerugian keuangan daerah.
2. Evaluasi dan pencopotan pejabat terkait apabila terbukti lalai atau terlibat dalam praktik pemborosan anggaran.
“Kami menegaskan, diamnya pemerintah hari ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. GARUDA tidak akan berhenti sampai kebenaran dibuka dan uang rakyat diselamatkan,” tegas Ketua Umum GARUDA Lukman Hakim dalam pernyataan sikapnya.
GARUDA memastikan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan terus diabaikan, gelombang perlawanan akan diperluas sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan mengawal keuangan negara. (Edi/syaf)
