TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Sejumlah aktivis Kota Tanjungbalai menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar betul-betul cerdas memilih calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Baik itu caleg untuk tingkat DPRD Kota Tanjungbalai, maupun caleg DPRD Provinsi Sumut dan caleg untuk DPR-RI yang daerah pemilihannya adalah Tanjungbalai.
Alasannya, karena hingga saat ini masyarakat sangat minim mendapatkan informasi terkait dengan caleg-caleg bermasalah.
Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kotra Tanjungbalai Jaringan Sihotang, Minggu (10/2) mengatakan, tak semua orang memiliki akses informasi yang sama akan hal ini.
Padahal, katanya, tidak sedikit dari caleg-caleg yang Kota Tanjungbalai menjadi salah satu daerah pemilihannya yang bermasalah.
“Memang, hal ini sangat layak untuk kita khawatirkan, karena masyarakat belum tentu mengetahui caleg-caleg bermasalah, karena tidak semua masyarakat selalu mengikuti pemberitaan,” ujar Jaringan Sihotang.
“Apa lagi masyarakat di tingkat ekonomi menengah kebawah, masyarakat grassroot, bisa dipastikan sangat jarang membaca berita lewat media online atau media sosial, khususnya terkait berita caleg ini,” katanya lagi.
Hal senada juga diungkapkan Taufik Hidayat, selain aktivis juga Sekretaris BPD Gapensi Kota Tanjungbalai. Katanya, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tersebut akan diperparah lagi jika politik uang dipraktekkan.
“Politik uang akan membuat masyarakat berpikir serba praktis, sehingga tujuan pemilu untuk memilih pemimpin yang lebih baik menjadi terlupakan. Kemudian, kondisi itu akan semakin parah jika politik uang dimainkan, karena akan membuat masyarakat menjadi pemilih pragmatisme yang sangat tidak sesuai bagi perkembangan demokrasi kita,” terangnya.
Oleh sebab itu, imbuh kedua aktivis ini, solusi paling efektif menurutnya adalah menghimbau masyarakat agar tidak memilih caleg yang bermasalah.
Untuk, panitia pelaksana dan pengawas Pemilu, pemerintah maupun pihak terkait lainnya diharapkan untuk dapat mengkampanyekan caleg-caleg yang bermasalah kepada masyarakat.
“Memang, ada elemen masyarakat yang kritis akan tetapi tidak merata. Dan tidak tertutup kemungkinan diantaranya ada juga yang presentasinya lebih condong kepada masyarakat pemilih yang pragmatis tadi,” terang Taufik Hidayat
Tergantung kepada kelompok masyarakat yang lebih paham untuk mensosialisasikan dan kampanye agar tidak memilih caleg-caleg yang bermasalah itu,” lanjutnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2013 lalu, dari 25 anggota DPRD Kota Tanjungbalai periode 2009 – 2014, 24 orang diantaranya terindikasi korupsi anggaran perjalanan dinas dengan total potensi kerugian negara sekitar Rp3 milyar rupiah.
Anehnya, beberapa orang diantaranya berhasil terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai periode 2014 – 2019.
Sehingga, untuk Pemilu 17 April 2019 mendatang, masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dalam menentukan caleg pilihannya. (ign/mom)
