TASLABNEWS.com. Diberdayakan oleh Blogger.
AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215AYO PASANG IKLAN ANDA DI SINI, Hubungi 0812 6062 3215

BidVertiser

Loading...

2 Tahun Berturut - Turut, Pemkab Asahan Terima Opini WTP Atas LKPD Tahun 2019 dari BPK RI

TASLABNEWS, MEDAN - BPK Perwakilan Sumatera Utara memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. 


Ini merupakan kali kedua secara berturut, Pemkab Asahan mendapat predikat WTP dari BPK, dan semakin bermakna karena bersama Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan merupakan pemkab pertama se-Sumatera Utara yang menerima Opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Wakil Bupati Asahan H. Surya, B.Sc didampingi Ketua DPRD Kab. Asahan menerima penghargaan predikat WTP yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Sumut, Kamis (28/3/2019).

Turut hadir dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Sekda Asahan, Asisten III, Ka. BPKAD, Inspektorat, Ka. BAPPEDA, Sekwan serta Bupati / Walikota dan Ketua DPRD se- Sumatera Utara.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Dra VM Ambar Wahyuni MM Ak CA dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Asahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. 

Ambar juga menyampaikan, pemberian opini WTP tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan yang telah diserahkan Pemkab Asahan pada 18 Februari 2019 dan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Lebih lanjut Ambar berpesan bahwa DPRD Kabupaten/Kota wajib menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Atas Laporan Keuangan Daerah sebelum masa laporan berakhir, terlebih apabila Pemerintah Kab/Kota tersebut mendapat predikat WTP dari BPK. 


Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum laporan keuangan diserahkan kepada DPRD wajib diaudit oleh BPK. 

"Sehingga apapun hasil nantinya, apakah Pemkab mendapat predikat WTP, WDP maupun tidak wajar (Disclaimer), semestinya pertanggungjawabah Kepala Daerah diterima oleh DPRD Kabupaten/Kota," ujar Ambar.

Selanjutnya beliau juga menyampaikan sesuai amanat Undang-Undang, BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal auditor yang sejajar dengan Pemerintah, DPR, MPR, MK dan KY. 

"Sehingga semestinya apa yang sudah merupakan hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu dikritisi lagi," kata Ambar.

Wakil Bupati Asahan H Surya BSc dalam menyampaik peaan Bupati, mengucapkan terima kasih atas pemberian laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumut. 

Surya juga memberikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait karena tahun ini Pemkab Asahan kembali menerima predikat WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Berita lainnya:




Hal tersebut menandai prestasi Pemkab Asahan memperoleh predikat WTP selama 2 tahun berturut – turut.

Beliau juga menyampaikan bahwa predikat WTP yang didapat ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari seluruh instansi terkait yang harus dipertahankan di tahun – tahun berikutnya. Terakhir, beliau berharap kepada DPRD Asahan agar tetap membina hubungan kerjasama dengan Pemkab Asahan untuk menindaklanjuti temuan BPK  sekecil apapun.(mom)
Asahan 2792325491342376438

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

Translate

OK Choii

PropellerAds

ADNOW

loading...

Cithika

Chitika

Total Tayangan Halaman

OK Choiii

PropellerAds