TASLABNEWS, JAKARTA – Sungguh ironis, di tengah bencana banjir yang menghantam DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya hingga menelan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit. Masyarakat justru disuguhkan dengan sikap tak elok dari para pejabat negara yang bertikai.
Hal ini disampaikan Haidar Alwi, aktivis dan tokoh nasional ini dalam siaran persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/01/2019).
Katanya, yang berbeda adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang terlibat perselisihan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan yang dilontarkan para tokoh tersebut soal penyebab terjadinya banjir awal 2020 ini telah membuahkan polemik yang sangat serius.
“Sikap yang dipertontonkan oleh para pejabat negara itu sangat disesalkan oleh, baik yang diungkapkan ketika diwawancarai oleh awak media, maupun yang dilontarkan di depan masyarakat. Tak sepantasnya sekelas Presiden, Menteri maupun Gubernur serta pejabat lainnya saling lempar kesalahan pada tatkala ratusan ribu warganya menderita dan puluhan nyawa melayang sia-sia,” kritiknya.
Ia mendesak kedua pihak, stop semua polemik, perselisihan dan saling menyalahkan. Lebih baik kita semua fokus pada upaya penanganan dampak banjir.
“Musibah banjir awal 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi sehingga hal serupa tidak terulang lagi atau sekurang-kurangnya dapat diminimalisir,” tandas Haidar Alwi.
Tokoh nasional anti radikalisme dan intoleransi itu menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun berikutnya kejadian serupa akan terulang kembali dan bahkan bisa berdampak lebih parah lagi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus duduk bersama dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka dalam rangka menemukan solusi permanen yang bersifat mengikat. Jangan sampai pemerintah pusat memiliki rencana tapi tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pun demikian sebaliknya, jangan sampai rencana yang dimiliki pemerintah daerah justru ditentang oleh pemerintah pusat.
“Perencanaan (planning) bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang salah dan siapa yang paling berjasa. Sebab, baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Haidar Alwi.
Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini juga tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan di antara pejabat di pusat maupun daerah. Karena, jangankan memecahkan persoalan yang ada, sikap saling menyalahkan hanya akan melahirkan masalah baru.
“Kajian-kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat yang berwenang. Tinggal eksekusinya saja yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Oleh sebab itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa depan, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja menemukan solusi. Supaya apa? Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa,” pungkas Haidar Alwi.
Perselisihan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Sebelumnya, perselisihan antara Basuki Hadimuljono dengan Anies Baswedan mencuat melalui istilah normalisasi dan naturalisasi. Awalnya, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani oleh Pemda DKI hanya 16 km dari total yang seharusnya 33 km. Ia menyebut hal inilah yang kemudian membuat sejumlah wilayah ibukota terendam banjir.
“Namun mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki Hadimuljono di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Atas hal itu ia mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies Baswedan membahas normalisasi di sepanjang Kali Ciliwung. Apalagi, Anies Baswedan disebutnya juga sudah mengambil langkah pembebasan lahan.
Namun, Anies Baswedan rupanya mempunyai pendapat lain dengan Basuki Hadimuljono. Menurut mantan Mendikbud ini, selain normalisasi, harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.
“Mohon maaf, Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” jawab Anies Baswedan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan normalisasi di sepanjang Kali Ciliwung, namun kenyataannya Kampung Melayu tetap banjir pada Maret 2019. Baginya yang terpenting ialah pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta.
Perselisihan Presiden Joko Widodo Dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Presiden Jokowi menyebut dua faktor penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya adalah karena kerusakan ekologi dan warga membuang sampah sembarangan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi saat diwawancarai di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).
“Pemerintah pusat, pemprov, pemkab, pemkot, semuanya bekerja sama dalam menangani ini karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal,” kata Presiden Jokowi.
Menanggapi itu, Anies Baswedan membandingkan lokasi titik banjir dengan titik curah hujan tinggi berdasarkan data BMKG. Menurutnya, terdapat kesesuaian antara titik banjir dengan tingkat curah hujan tinggi. Padahal, di titik-titik banjir tersebut tidak terdapat banyak tumpukan sampah.
“Mungkin kita harus cek lagi (apakah banjir di Jakarta karena sampah), seperti apa kondisi per wilayah yang di situ ada banjir. Karena, kalau kita lihat, titik-titik banjir dengan titik-titik ramalan (hujan) BMKG mungkin simetris. Di tempat-tempat yang BMKG menunjukkan volume air hujan yang tinggi, di situ ada banjir yang ekstrem. Paling, setahu saya tidak banyak sampah,” ucap Anies Baswedan di lokasi banjir Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).
Anies Baswedan kemudian menyinggung banjir yang menggenangi Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Banjir diketahui sempat menyebabkan penerbangan dari dan ke Halim dialihkan.
“Tapi kemarin bandaranya tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan,” ungkapnya. (rel)
