TEBING TINGGI-TASLABNEWS. COM
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan apresiasi sebagai daerah dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik di Provinsi Sumatera Utara.
Selain Kota Tebing Tinggi, penghargaan pelaksanaan GPM terbaik juga diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), H. Surya dan diterima oleh Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, H. Chairil Mukmin Tambunan, dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua lapisan stakeholder sehingga Kota Tebing Tinggi mendapat penghargaan dari Provinsi Sumatera Utara atas apresiasi pelaksanaan gerakan pangan dan pasar murah terbaik. Harapan saya agar penghargaan ini dapat di pertahankan untuk tahun yang akan datang,” ujar Wakil Wali Kota.
Sebelumnya, dalam Rapat HLM TPID dan TP2DD Provinsi Sumut, Wagubsu H. Surya, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk fokus pada tiga poin utama. Pertama, fokus pada komoditas penyumbang inflasi, dengan memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi.
Kedua, penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu-hilir antara pemerintah daerah, Bank Indonesia (BI), Bulog, dan BUMD pangan, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.
Ketiga, penguatan dan integrasi data pangan menggunakan teknologi informasi sebagai sistem peringatan dini. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.
Wagub Surya juga menyoroti akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan penerimaan daerah secara nontunai melalui kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, dan Mobile Banking. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.
“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” ujar Wagubsu.
Selain itu, Wagubsu Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi, serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.
Sementara itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, dan melakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu, Iman Gunadi menyebutkan beberapa fokus utama yang harus dilakukan. (Imr/syaf)
