TASLABNEWS.COM, MEDAN- Polda Sumatera Utara membantah informasi di media sosial yang menyebutkan adanya anggota polisi di Tapanuli Selatan yang melakukan pemukulan terhadap masyarakat pada saat menolak pengukuran lahan PLTA yang berlangsung di Dusun Gunung Hasahatan Desa Aek Batangpaya kec.Sipirok Kab.Tapanuli Selatan, Kamis (24/8) lalu. Hanya saja bantahan Poldasu itu disangkal warga. Menurut warga silahkan Kapoldasu melihat acara TV One dan media cetak terbitan lainnya seperti waspada dan lainnya.
 |
| Suasana saat pengamanan lahan PLTA di Tapsel. |
“Aparat yang melakukan pengamanan pada saat kejadian tersebut TIDAK ada melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap si Ibu, hanya saja Ibu tersebut terjatuh akibat aksi dorong yang dilakukan masyarakat pada saat penolakan dan pembebasan lahan PLTA,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dra Rina Sari Ginting dalam siaran persnya.
BacaJuga
Dia juga megimbau kepada masyarakat untuk mengecek kembali kebenaran berita tersebut, untuk mengantisipasi apabila informasi yang diberikan tersebut mengandung hoax seperti kebohongan, ujaran kebencian maupun yang bersifat SARA.
“Polda Sumut telah mengerahkan Subdit Cyber Crime Polda Sumut untuk menelusuri dan melacak keberadaan pemilik akun HOAX tersebut khususnya yang pertama memposting berita tersebut,” pungkasnya.
Sementara informasi diperoleh, pembebasan lahan yang akan dilakukan pengukuran di Dusun Gunung Hasahatan, Desa Aek Batang Paya, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) ditolak warga dan sempat menimbulkan kericuhan.
Akibatnya, ada warga yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kuasa hukum warga Bangun Siregar mengatakan, insiden tersebut terjadi saat pihak PT NSHE (kontraktor proyek PLTA) bersama BPN Tapsel yang mendapat pengawalan dari aparat keamanan hendak melakukan pengukuran dan pematokan di Dusun Gunung Hasahatan, Sipirok, Tapsel, Kamis (24/8) sekira pukul 10.00 WIB.
Kegiatan itu, katanya, sempat ditentang warga. Hal ini terjadikan dikarenakan salah satu kesepakatan belum selesai.
“Sudah ada selama dua bulan warga menjaga lokasi itu, dan mereka menolak untuk dilakukan eksekusi sebelum ada ganti rugi yang jelas yang selama ini masih diperjuangkan,” terangnya.
Namun, pihak dari PT NSHE bersama BPN dan sejumlah aparat tetap memaksa melakukan kegiatan, sehingga terjadi perdebatan yang berujung kericuhan.
“Informasinya warga sempat mendapat aksi pemukulan oleh oknum yang memaksa warga, dan akibatnya ada yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit,” tegasnya dan mengaku ada sekitar 60 warga yang saat itu melakukan aksi.
Bangun menjelaskan, sebagai kuasa hukum yang sah dan dipercaya warga untuk membela hak-hak warga yang selama ini diperjuangkan, insiden tersebut sangat tidak pantas terjadi. Apalagi, sampai menimbulkan kericuhan dan pemukulan.
“Kita sudah sepakati, sebelum ada kejelasan terkait hal-hal yang dituntut warga, segala kegiatan yang berhubungan dengan PLTA untuk sementara dihentikan. Dan ini sudah dilanggar,” kesalnya.
Ia menegaskan, akibat insiden tersebut ujungnya warga yang menjadi korban. Dan hal itu sangat bersebrangan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi.
“Meski tujuannya pembangunan, namun harus ada keseimbangan. Artinya, jangan sampai merugikan warga dan menimbulkan konflik sosial. Dan ini sudah terjadi,” tukasnya.
Sementara itu, dari pihak PT NSHE, aparat keamanan dan Pemkab Tapsel yang dicoba untuk mendapatkan informasi terkesan ditutupi. Bahkan, Camat Sipirok Sardin Hasibuan mengaku, kegiatan pembebasan untuk melakukan pematokan di lahan yang akan dijadikan lokasi proyek PLTA tersebut berlangsung aman.
“Memang sempat ada yang pingsan, namun itu dikarenakan kondisi cuaca yang panas. Namun untuk yang dibawa ke rumah sakit saya tidak tahu,” kilahnya dan mengaku ikut turun ke lokasi saat itu. (syaf/int)
